Berita

Aparat kepolisian mengamankan sejumlah jerigen penampung solar subsidi/Ist

Politik

Yulian Gunhar Minta Aparat Tindak Tegas Penyelundup Solar Subsidi untuk Industri

KAMIS, 13 OKTOBER 2022 | 00:43 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar menyikapi maraknya penyelundupan solar bersubsidi di berbagai daerah, seperti yang baru-baru ini terjadi di muara Enim, Sumatera Selatan.

Menurutnya kasus penimbunan BBM ilegal itu bagaikan puncak gunung es, karena diperkirakan masih marak tindakan penyalahgunaan solar bersubsidi yang terjadi di banyak daerah.

"Penyelundupan solar bersubsidi yang marak di berbagai daerah, disinyalir diperjualbelikan kepada kalangan industri dengan harga yang relatif lebih tinggi dari solar bersubsidi. Padahal, kalangan industri sebenarnya tidak berhak memperoleh solar subsidi untuk rakyat tersebut," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/10).


Untuk itu, Gunhar meminta pemerintah dan pihak terkait, untuk tegas dalam memberikan sanksi kepada berbagai pihak yang menyalahgunakan solar bersubsidi, termasuk kalangan Industri nakal, yang berperan sebagai penadah barang ilegal. Menurutnya, dari pelaku penimbunan BBM subsidi Ilegal, bisa dimintakan keterangan perihal kalangan industri mana saja yang selama ini menadah, agar bisa segera ditindak.

"Pelaku industri nakal harus dikenakan sanksi sebagai penadah. Sehingga ada efek kepada penerima BBM subsidi Ilegal. Kalau penerima atau penadahnya tidak dikenakan sanksi percuma saja," katanya.

Untuk mencegah praktik penyalahgunaan solar bersubsidi, legislator PDI Perjuangan itu meminta Pertamina dan BPH Migas melibatkan pihak kepolisian, terutama di beberapa SPBU yang rawan terjadi penyelundupan solar bersubsidi, maupun di beberapa kawasan industri.

"Pihak Pertamina harus bekerja sama dengan pihak Kepolisian, untuk menurunkan anggotanya di tiap SPBU, terutama yang rawan terjadi penyelundupan solar bersubsidi. Perlu pula dilakukan sidak di beberapa kawasan industri, untuk menghindari penyelundupan BBM ilegal," katanya.

Masih adanya disparitas atau ketimpangan harga yang cukup tinggi antara solar subsidi dan nonsubsidi, menurutnya membuat makin rawan terjadinya penyelundupan solar bersubsidi di berbagai daerah.

"Modus penyelundupan BBM bersubsidi ilegal ini terjadi antara penjual dan pembeli, karena adanya selisih harga solar subsidi dan non-subsidi. Disparitas harga itulah yang menjadi ruang mereka bermain," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya