Berita

Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto/RMOL

Politik

PAN Ogah Ikut Campur soal Desakan Jokowi Reshuffle Menteri dari Nasdem

RABU, 12 OKTOBER 2022 | 13:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PAN tidak ingin ikut campur soal adanya desakan reshuffle kabinet dari Relawan Jokowi yang meminta presiden untuk segera memberhentikan para menteri dari Partai Nasdem.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Hak Jokowi itu. Kita enggak bisa ikut campur," tegas Yandri kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).


Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN ini menyebut jika Jokowi menilai ada menteri yang layak untuk diganti, ia meyakini akan dilakukan. Bahkan, bukan hanya dari Nasdem.

"Kalau itu masalah reshuffle dari partai manapun posisi apapun kan terserah Pak Jokowi. Tidak mesti dari Nasdem. Partai lain juga kalau kata Pak Jokowi layak tentu di-reshuffle," demikian Yandri.  

Sebelah nya, Relawan Jokowi meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memberhentikan para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Hal ini merupakan respons Relawan Jokowi terhadap keputusan Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) Pemilu 2024.

Para Relawan Jokowi melihat Nasdem adalah partai koalisi pendukung pemerintah Jokowi. Namun kini, beberapa kader Partai Nasdem masih dipercayakan Jokowi sebagai menteri dalam kabinetnya.

"Kami meminta kepada bapak presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai Nasdem," Freedy Moses Ulemlem, bagian dari Relawan Jokowi saat membaca surat terbuka, Senin (10/10), di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya