Berita

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian/Net

Politik

Pimpinan Komisi X Desak Pemerintah Perjelas Batasan FIFA atas Sepak Bola Indonesia

RABU, 12 OKTOBER 2022 | 10:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kabar Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk mendirikan kantor di Indonesia disambut baik Komisi X DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bahkan mengapresiasi langkah FIFA yang ingin terlibat dalam transformasi sepak bola tanah air.

"Saya mengapresiasi niat FIFA untuk mempererat koordinasi dengan pemerintah Indonesia dengan berkantor di Indonesia," kata Hetifah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/10).

Meski demikian, politikus Partai Golkar itu meminta agar pemerintah memperjelas soal kontrak izin tinggal dan perjanjian lainnya bersama FIFA.
 

 
Kejelasan tersebut, mulai dari berapa lama FIFA berada di Indonesia dan seberapa jauh kebijakan FIFA dapat mempenetrasi kebijakan sepak bola Indonesia.

Hetifah menambahkan, alasan atas dirinya mendesak pemerintah membuat perjanjian kontrak dengan FIFA bertujuan untuk memperjelas batasan yang dapat dilakukan FIFA terhadap sepak bola Indonesia.
 
"Karena perlu digarisbawahi, walaupun PSSI berada di bawah FIFA, pemerintah Indonesia masih memiliki otoritas dan hak penuh terhadap seluruh olahraga yang ada di Indonesia," tuturnya.

Ia pun mewanti-wanti agar jangan sampai kebijakan FIFA untuk membangun kantornya di Indonesia bertentangan dengan pemerintah. Menurutnya hal itu berpotensi membuat ricuh suasana.

“Perlu ada kejelasan dari awal," sambung Legislator asal Kalimantan Timur ini.

Presiden Jokowi mengaku telah menerima surat dari FIFA. Kepala Negara menjelaskan bahwa alasan FIFA mendirikan kantor di Indonesia, yakni sebagai bentuk kerja sama dengan pemerintah dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk membentuk tim transformasi bagi sepak bola tanah air.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya