Berita

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali/Net

Politik

Nasdem: Koalisi Indonesia Hebat Bukan Karena PDIP, tapi Karena Sosok Presiden Joko Widodo

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 18:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung majunya Presiden Joko Widodo digerakkan oleh lima partai politik, alias bukan karena PDI Perjuangan saja. KIH terbentuk dan bergerak lebih karena sosok Jokowi yang diminati rakyat untuk maju kembali menjadi presiden.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, menyoal pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung ada partai politik berwarna biru yang terlepas dari koalisi pemerintah.

Ahmad Ali mengatakan, seharusnya Hasto memiliki etika politik yang baik dan menghormati keputusan partai politik dengan tidak menyudutkan partai koalisi pemerintah yang telah bersikap tegas atas keputusan calon presiden untuk Pemilu 2024.


Pada posisi itu, Partai Nasdem telah mengumumkan menjadikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

"Harusnya Hasto memahami betul bahwa persoalan pencalonan Anies itu dalam kontek kontestasi 2024,” ujar Ahmad Ali, Selasa (11/10).

Dia mengingatkan bahwa lima partai politik dalam KIH yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP bersama-sama membangun koalisi karena sosok Jokowi.

“Sebetulnya kita bisa bersama-sama kemarin itu karena Pak Jokowi bukan karena PDIP, harusnya ini koalisi ini dipandang kerjasama politik yang kita lakukan bersama PDIP, Nasdem, di 2014 itu dipersatukan oleh Pak Jokowi,” katanya.

"Pak Jokowi ini ini menjadi figur yang kita lihat bisa membawa harapan masyarakat. Sayangnya, kita berakhir pada 2024, itulah kontrak politik yang sudah kita lakukan, Pak Presiden dengan Pak Maruf Amin dan koalisi-koalisinya,” imbuhnya.

Anggota Komisi III DPR RI menambahkan, PDIP harus bisa saling menghargai, dan mengevaluasi dalam kabinet Indonesia Maju. Partai Nasdem, kata Ahmad Ali, merupakan partai yang konsisten mendukung Presiden Jokowi sejak 2014 bukan karena PDIP.

“Sehingga apa yang disampaikan tanggal 3 Oktober 2022 itu, adalah kontestasi Pilpres 2024, bukan kemudian untuk tandingan dan merongrong pemerintahan Pak Jokowi,” tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya