Berita

Antrean panjang pengisian bahan bakar di Tunisia/Net

Dunia

Krisis Parah, Tunisia Hanya Punya Cukup Pasokan BBM untuk Seminggu

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 11:02 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Krisis energi semakin menggentayangi Tunisia. Menurut pemerintah, negara itu hanya memiliki cukup pasokan bensin untuk satu pekan ke depan.

Selama beberapa hari terakhir, antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar yang membuat jalanan macet menjadi pemandangan biasa di Tunisia.

Di tengah krisis energi, penimbunan juga dilakukan oleh warga yang membuat pasokan semakin sulit dikendalikan.


Seorang pejabat senior di serikat UGTT, Salouan Smiri mengatakan Tunisia hanya memiliki cukup bensin untuk bertahan selama seminggu.

Meski sebuah kapal tanker baru sedang dibongkar di Bizerte, pasokannya hanya akan memberi Tunisia beberapa hari tambahan pasokan, sehingga totalnya menjadi 10-14 hari. Angka ini turun dari 60 hari cadangan strategis biasa.

Dimuat Reuters, Tunisia sudah menghadapi kekurangan beberapa barang bersubsidi, dengan rak-rak supermarket kosong yang memicu aksi protes.

Saat ini pemerintah mencari bailout internasional untuk membiayai pembayaran utang dan pengeluaran negara.

"Kekurangan pasokan bahan bakar dapat berlanjut jika negara tidak menemukan cukup likuiditas untuk membayar beban yang akan datang," kata Smiri di radio Shems FM.

Di tengah kurangnya pasokan, Menteri Energi Naila Nouira menyalahkan perilaku konsumen dan masalah distribusi global. Dia juga tampaknya mengakui bahwa pembayaran kepada importir berkontribusi terhadap hambatan dalam pasokan.

"Alasan kelangkaan bahan bakar adalah serbuan orang. Banyak orang Tunisia mengambil lebih dari yang mereka butuhkan," ujarnya.

Pekan lalu lembaga pemeringkat Moody's mengatakan Tunisia menghadapi ketidakseimbangan fiskal dan eksternal yang besar, dan meningkatkan risiko pembiayaan, mewakili kelemahan kredit yang signifikan.

Pemerintah berharap segera menyelesaikan kesepakatan tingkat staf dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk program penyelamatan yang melibatkan reformasi yang berpotensi tidak populer yang dapat membuka dukungan anggaran bilateral lebih lanjut.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya