Setelah Tragedi Mantan Polisi Bantai Anak, Thailand Perketat Aturan Kontrol Senjata

Pemerintah Thailand menggodok rencana pengetatan aturan kepemilikan senjata menyusul penembakan massal di sebuah pusat penitipan anak yang menewaskan 36 orang, termasuk 24 anak-anak pada pekan lalu.

Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha pada Senin (10/10) memerintahkan lembaga penegak hukum untuk memperketat aturan kepemilikan senjata dan menindak penggunaan narkoba.

"Perdana menteri telah memerintahkan pemerintah untuk mencabut lisensi senjata dari pemilik terdaftar yang dilaporkan berperilaku dengan cara yang mengancam masyarakat dan menciptakan kekacauan atau menyebabkan kerusuhan," ujar jurubicara pemerintah, Anucha Burapachaisri dalam pernyataan yang dikutip Reuters.

Pencabutan lisensi juga akan menjadi bagian dari tindakan keras terhadap penjualan senjata ilegal, penyelundupan senjata, dan penggunaan senjata api ilegal.

Saat ini, pihak berwenang Thailand berencana untuk menarik senjata dari pejabat dan petugas polisi yang telah menyalahgunakan senjata api mereka atau berperilaku agresif saat bertugas.

Kepala Polisi Jenderal Damrongsak Kittprapas menuturkan, pemeriksaan kesehatan mental secara teratur juga akan diperlukan bagi pemohon dan pemegang lisensi senjata.

Kepemilikan senjata di Thailand tergolong tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Senjata ilegal, banyak yang dibawa dari negara-negara yang dilanda perselisihan, adalah hal biasa.

Pekan lalu, seorang mantan anggota polisi menyerang pusat penitipan anak dengan senjata api dan pisau di Uthai Sawan. Setelahnya ia langsung membunuh istri dan anaknya, sebelum bunuh diri. Total sebanyak 36 orang meninggal, dengan 24 di antaranya anak-anak. Itu adalah salah satu korban tewas anak terburuk dalam pembantaian oleh seorang pembunuh tunggal dalam sejarah baru-baru ini.