Berita

Militer Myanmar/Net

Dunia

Pakar: China Gunakan Pakistan sebagai Proxy untuk Pasok Senjata ke Junta Myanmar

MINGGU, 09 OKTOBER 2022 | 20:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kedekatan China dengan junta Myanmar telah banyak dipertanyakan, dengan Beijing diduga telah banyak mengekspor alutsista ke rezim militer tersebut di tengah perlanggaran HAM di Burma.

Baru-baru ini, muncul sebuah skenario yang dianalisis para pakar terkait upaya China mempersenjatai junta Myanmar, yaitu melalui negara ketiga.

Lewat tulisannya di The Irrawaddy, analis politik Yan Naing menilai Beijing telah berhati-hati untuk terlibat, tidak hanya dengan junta tetapi juga dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sejak kudeta Myanmar pada Februari 2021.


Beijing waspada terhadap sentimen anti-China di Myanmar dan kemungkinan serangan balasan jika terlihat memasok senjata ke junta.

"Tetapi China bukanlah tetangga yang dapat dipercaya, dan dukungan Beijing yang dirahasiakan untuk militer Myanmar sedang dipantau secara ketat. Tidak seperti Rusia, China tidak dapat secara terbuka menjual senjata kepada rezim tersebut,” kata Yan, yang menggunakan nama samaran.

Mengutip sumber intelijen, Yan menuturkan, China menggunakan Pakistan sebagai perantara untuk menjual dan mengekspor perangkat keras militer ke junta Myanmar.

Hal itu dilakukan lantaran Myanmar mulai melakukan pendekatan dengan Rusia. Pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing bahkan melakukan beberapa kunjungan ke Rusia untuk menyatakan niat membeli jet tempur, helikopter, dan rudal.

"China khawatir akan kehilangan Myanmar sebagai pelanggan senjatanya," ujar Yan.

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak kudeta, hubungan keamanan dan kerjasama pertahanan Pakistan dengan Myanmar telah meningkat. Pakistan dilaporkan mengirimkan dua pesawat JF-17 Thunder Block-II ke Angkatan Udara Myanmar.

Saat ini, Yan mengungkap, junta militer juga mempertimbangkan untuk membeli senapan mesin berat dan peluncur granat dari Pakistan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya