Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tantangan besar untuk mempertahankan kedaulatan negara. Di tengah perang antara Rusia-Ukraina, Indonesia sebagai negara nonblok perlu menjaga pertahanan negaranya dari dampak buruk perang tersebut.
Mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna menjelaskan ada enam poin yang perlu dilihat terkait tantangan TNI masa kini dan masa depan. Pertama, harus ada penyesuaian kebijakan strategi pertahanan dengan tantangan geopolitik regional maupun global.
Kedua, TNI harus fokus pada tantangan dan ancaman menghadapi perang saat ini yaitu asimetris war,
proxy war, artifisial intelijen.
Ketiga, harus tetap mempertahankan karakter saat ini dengan melihat kepeloporan jaman perjuangan.
"Ketika jaman Bung Karno dan Ibu Mega dalam mempertahankan konsolidasi soliditas dan sinergi tiga matra TNI. Tak ada matra yang menonjol sendiri," kata Agus saat Talkshow HUT ke-77 TNI adalah Kita, Sejarah, Kepeloporan dan Desain Masa Depan TNI, di Gedung B DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Minggu (9/10).
Keempat, harus mengevaluasi secara mendasar kurikulum TNI di semua lini dengan melihat ancaman dan tantangan yang dihadapi.
Kelima, politik TNI adalah politik negara yang dikendalikan langsung kepala negara (Presiden) sebagai panglima tertinggi TNI.
"Jadi TNI harus disterilkan dari kepentingan politik praktis. Memang TNI harus tahu politik, tapi jangan dibawa dan terbawa ke politik,†imbuhnya.
Keenam, kata Agus, dengan melihat ancaman TNI, maka kita harus pertimbangkan kondisi NKRI dan Indonesia adalah negara kepulauan.
Agus pun menyinggung bahwa dalam pemilihan Panglima TNI, aturannya adalah ditunjuk oleh presiden dan sesuai UU harus disetujui DPR.
"Tapi DPR hanya persetujuan. Jadi bukan politik yang mengendalikan. Panglima TNI tetap ditunjuk presiden,†demikian Agus.
