Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Rusia Akan Deportasi Paksa 30 Ribu Anak di Wilayah Pendudukan ke Krimea

MINGGU, 09 OKTOBER 2022 | 07:42 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Setelah menganeksasi empat wilayah Ukraina, Rusia dilaporkan akan mendeportasi sedikitnya 30 ribu anak ke Krimea dan Kherson yang diduduki oleh Moskow.

Wakil Rusia di Oblast Kherson, Volodymyr Saldo pada Sabtu (8/10) mengatakan, anak-anak akan dideportasi dari wilayah Kherson yang diduduki ke wilayah Krasnodar dan Stavropol serta Krimea yang diduduki Rusia.

Langkah itu seiring dengan penandatanganan UU yang secara resmi mengakui Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson sebagai bagian dari Federasi Rusia oleh Presiden Vladimir Putin.


Pada 6 Oktober, The Kyiv Independent melaporkan Rusia secara paksa mendeportasi sekitar 1,6 juta warga Ukraina dari wilayah pendudukan.

"Banyak dari mereka melewati kamp penyaringan yang mengerikan dari penjajah, di mana mereka dilecehkan dan diintimidasi," tulis laporan itu, mengutip pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Dalam pernyataan lain, Wakil Perdana Menteri Iryna Vereshchuk mengatakan, ratusan ribu orang Ukraina yang dideportasi secara ilegal adalah anak-anak.

Pada Sabtu, sebuah jembatan yang menghubungkan Rusia ke Krimea hancur akibat ledakan bom mobil. Sebuah tangki bahan bakar terbakar di Jembatan Kerch.

Jembatan itu dibuka pada 2018 oleh Presiden Vladimir Putin, empat tahun setelah Moskow mencaplok Krimea dan dirancang untuk menghubungkan Semenanjung Krimea dengan jaringan transportasi Rusia.

Jembatan sepanjang 19 kilometer yang melintasi Selat Kerch dan menghubungkan Krimea dengan daratan Rusia, terdiri dari bagian kereta api dan kendaraan. Ini mulai beroperasi penuh pada tahun 2020.

Menurut beberapa laporan media, jembatan Krimea adalah target utama pasukan Ukraina yang telah menyerang logistik Rusia. Khususnya, Rusia baru-baru ini mencaplok empat wilayah Ukraina.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya