Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi./Net
Sikap Indonesia yang menolak pembahasan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uighur di Dewan HAM PBB patut disesalkan. Bahkan, sikap Indonesia itu menyakiti umat Islam Indonesia dan umat Islam dunia.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi. Ia menilai sikap Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di PBB telah menyalahi UUD 1945.
"Sikap Kemlu yang merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia itu bertentangan dengan UUD 1945 dan melanggar Pembukaan UUD soal HAM dan Kemanusiaan," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/10).
Menurut Muslim, sikap Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan telah meratifikasi soal-soal HAM di dalam negeri, tidak mencerminkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia sebagai negara bangsa yang merdeka dan berdaulat, serta menghormati dan menegakkan konstitusinya sendiri.
"Rezim ini dianggap gagal tegakkan konsitusi dan HAM. Karena sejatinya HAM adalah bersifat universal, tanpa mengenal ruang dan kedaulatan negara. Oleh sebab itu pelanggaran HAM oleh RRC (Republik Rakyat China) atas nasib kaum muslim Uighur itu adalah sesuatu yang harus ditolak dan PBB perlu memberikan sanksi atas pelanggaran HAM oleh RRC atas Uighur selama ini," tegas Muslim.
Muslim menduga, Indonesia menolak pembahasan pelanggaran HAM di Uighur dikarenakan kiblat politik luar negeri Indonesia yang saat ini ke China, sehingga takut akan terganggu investasi, bisnis, dan dukungan China atas rezim Jokowi saat ini.
"Sikap Indonesia saat ini di Forum PBB soal HAM dan Kemanusiaan itu akan menjadi bukti demi kepentingan politik pelanggaran HAM dan kemanusiaan akan dianggap hal yang biasa. Dan itu berdampak pada posisi Indonesia di mata dunia maupun di dalam negeri," terang Muslim.
Selain itu, kata Muslim, langkah Indonesia akan dianggap sebagai negara yang kompromi atas pelanggaran HAM dan Kemanusiaan demi kepentingan politik, diplomatik dan bisnis.
Padahal, sikap tersebut tidak mencerminkan kepentingan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi HAM, kemanusiaan dan konstitusi.
"Atas persoalan ini sebaiknya Jokowi memecat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu RI, atau Jokowi dianggap gagal laksanakan konstitusi, hormati HAM dan kemanusiaan. Maka atas sikap Indonesia di forum HAM di Dewan HAM PBB itu dianggap gagal. Dan itu mencederai Indonesia di mata Internasional," pungkas Muslim.
