Ketua KPK RI Firli Bahuri/Net
Apa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah hal lumrah yang berlaku sama dalam setiap upaya mengungkap peristiwa hukum. Tak terkecuali dengan pengusutan dugaan korupsi Formula E di DKI Jakarta.
“Saya kira gak perlu baperÂ-lah ya, karena pengungkapan Formula E ini tidak beda kok dengan kasus lain, ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui dengan sangat hati-hati,†kata Pengamat Hukum Ralian Jawalsen melalui keterangan tertulis, Jumat (7/10).
Menurut aktivis 98 itu, KPK memiliki serangkaian proses yang panjang sebelum sampai pada tahap penyidikan dan menetapkan seseorang jadi tersangka.
Proses itu mulai dari laporan atau pengaduan masyarakat, penelitian awal, gelar perkara, penyelidikan untuk menemukan alat bukti yang cukup, gelar perkara untuk menentukan naik atau tidaknya kasus ke penyidikan, kemudian proses penyidikan untuk menetapkan tersangka.
“Apakah bisa seseorang mempengaruhi atau politisasi proses itu? Gak gampang, karena gelar perkara dihadiri banyak unsur seperti penyelidik, penyidik, deputi, dan semua pimpinan KPK,†ungkapnya.
Lagi pula, lanjut Ralian, semua pekerjaan KPK nantinya bakal diuji di pengadilan. Para tersangka bisa juga mengajukan gugatan praperadilan untuk menguji keabsahan status hukumnya.
Melalui sistem dan mekanisme tersebut, ia berpendapat KPK tak mungkin sembarang dalam menangani dugaan tidak pidana korupsi.
“Bahwa ada dinamika dalam ekspos itu ya biasa saja, yang jelas KPK harus berpijak pada bukti permulaan yang cukup,†tegas Ketua Pusat Bantuan Hukum Masyarakat (PBHM) itu.
Ia lantas menyayangkan sikap dan perilaku kelompok tertentu, khususnya dalam kasus Formula E, yang menjadikan dinamika tersebut sebagai alat untuk menyerang Ketua KPK Firli Bahuri.
Di samping tidak mencerminkan kesadaran hukum yang baik, perilaku tersebut juga tidak mendasar sehingga perlu dicurigai sebagai upaya pelemahan KPK.
“Kita mesti luruskan narasi yang mengadu domba masyarakat dengan KPK, bahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di negara kita,†tutupnya.
