Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menutup Business Matching tahap IV bertema 'Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN' di Bali, Jumat (7/10)/Ist
Polri menggelar Business Matching sebagai wadah untuk menjembatani antara para pelaku usaha dalam negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN.
Demikian antara lain yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menutup Business Matching tahap IV bertema 'Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN' di Bali, Jumat (7/10).
Kapolri berharap, Business Matching ini dapat mendukung gerakan bangga buatan Indonesia dan menjadikan produk dalam negeri menjadi tuan di rumah sendiri yaitu dengan meningkatkan realisasi belanja produk dalam negeri pada akhir tahun 2022,
“Dan tentunya juga mempersiapkan program pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023," ujar Sigit.
Dengan mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) ini, kata Sigit demi mewujudkan target dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) soal belanja APBN dan APBD di tahun 2022 untuk produk dalam negeri yang berfokus pada pembelian barang atau jasa usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, sebagaimana yang tertuang dalam Inpres No 2/2022.
Oleh karena itu, lewat kegiatan ini, diharapkan para pelaku usaha dalam negeri dapat mengenalkan produk unggulannya. Kemudian, kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN dapat menjelaskan secara spesifik apa saja yang dibutuhkan.
Lalu, pelaku usaha dalam negeri dapat mengembangkan produk unggulannya sesuai kebutuhan. Dan, mampu memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebagaimana telah diatur dalam RPJMN 2020-2024 bahwa nilai TKDN ditargetkan mencapai sebesar 43,3 persen pada tahun 2020 dan naik menjadi 50 persen pada tahun 2024.
Sigit mengungkapkan bahwa, pada
Business Matching tahap I, II dan III, telah menghasilkan komitmen belanja produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga, Pemda dan BUMN yang sudah terealisasi sebesar 49,83 persen.
"Angka capaian realisasi tersebut telah melampaui target sebagaimana yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Namun tentunya kita tidak boleh cepat berpuas hati, karena kita harus terus mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Sigit.
Menurut Sigit, meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional ini sangat penting untuk terus dikawal.
Pasalnya, Presiden Jokowi, sudah menyampaikan terkait ketidakpastian yang tinggi di tingkat perekonomian global. Salah satu faktornya adalah konflik Rusia dan Ukraina yang melahirkan potensi krisis pangan dan energi, berujung pada ancaman krisis ekonomi di seluruh negara.
Pemerintah Indonesia, disebutkan Sigit, sudah melakukan antisipasi akan potensi ancaman yang dapat terjadi. Menurutnya, hal itu dilakukan dengan upaya gencarnya transformasi ekonomi. Bahkan, dengan adanya upaya keras dari Pemerintah dan dukungan seluruh elemen masyarakat, saat ini, Indonesia menjadi negara yang mampu bertahan di tengah tantangan gejolak ekonomi global.
Atas hal itu, PBB memberikan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai Champions dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global, baik krisis pangan, energi maupun keuangan.
Mantan Kabareskrim Polri ini memaparkan data soal pertumbuhan perekonomian Indonesia di tengah dinamika global yang berkembang. Pada triwulan II tahun 2022, Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,44 persen. Capaian angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keenam terbaik di antara negara-negara G-20.
"Apabila kita mampu terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen setiap tahunnya, diprediksi kita dapat menjadi negara maju sebelum tahun 2045, dimana Indonesia diproyeksi akan menjadi negara dengan perekonomian kelima terbesar di dunia, lebih dari 70 persen penduduk merupakan kelas menengah dan tinggal di perkotaan, serta pendapatan perkapita mencapai Rp343 juta. Inilah cita-cita kita bersama yang harus diwujudkan," papar Sigit.
Untuk terus mempertahankan tren positif tersebut, Sigit mengajak kepada seluruh pelaku usaha dalam negeri untuk menyajikan produk unggulannya di e-katalog yang disiapkan Pemerintah.
"Oleh sebab itu, silahkan bagi seluruh pelaku usaha Indonesia segera daftarkan berbagai produk yang rekan-rekan miliki ke e-katalog, sehingga mampu mempermudah menjangkau pasar dan akhirnya dapat mendorong realisasi penggunaan produk dalam lokal/ dalam negeri," tutur mantan Kapolda Banten itu.
Dari segi internal, Sigit mengatakan, Polri juga telah melakukan berbagai upaya guna mendukung realisasi penggunaan produk dalam negeri. Diantaranya adalah, membentuk tim P3DN Polri, melaksanakan pembelanjaan produk dalam negeri melalui e-katalog, membuat e-katalog sektoral Polri sebanyak enam etalase produk.
Lalu, melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan personel Polri dalam penghitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), mewajibkan belanja pengadaan barang/jasa dengan menggunakan produk dalam negeri yang bersertifikat TKDN dari Kemenperin dan memberikan fasilitas konsultasi kepada mitra Polri dalam proses pembuatan sertifikat TKDN yang bekerja sama dengan Kemenperin, LKPP, dan Sucofindo.
