Hasil voting untuk membahas pelanggaran HAM terhadap warga Uighur di PBB/Net
Penolakan pemerintah Indonesia untuk membahas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga Uighur di Xinjiang, China, dalam forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikritik tokoh di dalam negeri dan luar negeri.
Kritik terhadap sikap Indonesia itu pertama kali disampaikan Direktur Human Rights Watch untuk kawasan China, Shopie Richardson, yang disampaikan dalam akun Twitternya pada Kamis kemarin (6/10).
"Indonesia says it's all about its #Muslim brothers and sisters. And then proceeds to sell them out (Indonesia mengatakan ini semua tentang saudara dan saudari #Muslimnya. Dan kemudian mulai menjualnya)," ujar Shopie.
Dalam unggahan tersebut, Shopie menandai akun Twitter Andreas Harsono, seorang jurnalis senior Indonesia yang juga peneliti untuk Human Rights Watch.
Andreas pun membagikan cuitan Shopie sekaligus mengunggah foto sebuah layar televisi yang memperlihatkan hasil voting 47 negara terhadap
"Debate on the situation of human rights in the Xinjian Uyghur Autonomous Region, China".
Dalam foto itu disebutkan 17 negara menyatakan
"Yes" untuk membahas pelanggaran HAM terhadap Uighur. Sementara ada 11 negara
"abstain", dan 19 negara menyatakan
"No".
Dari 19 negara yang menyatakan
"No" untuk membahas persoalan HAM Uighur, salah satunya adalah Indonesia.
"Perhatikan suara Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Geneva soal debat pelanggaran terhadap Uyghur dan minoritas Muslim di Xinjiang: Menolak buat diperbincangkan," kata Andreas.
Kabar yang disampaikan Shopie dan Andreas ini yang juga diperoleh tokoh nasional Dr Rizal Ramli.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini pun keheranan atas sikap pemerintah Indonesia terhadap warga Uighur.
Dia menduga, sikap pemerintahan Indonesia ini erat kaitannya dengan kecenderungan politik luar negeri yang dianut Presiden Joko Widodo sekarang ini.
"Kok Indonesia bahas HAM Uighur di PBB aja takut? Jokowi segitu takutnya sama Beijing?" ucap Rizal Ramli dalam akun Twitternya, Jumat (7/10).
Sosok yang kerap disapa dengan akronim namanya, RR, ini mengingatkan pemerintah tentang azas kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah termuat dalam Pancasila.
"Ingat-ingat, Pancasila tentang azas Kemanusian dan Politik Bebas Aktif! Beginian mau tiga kali lah, jadi Wapress lah, apa Indonesia
ndak rusak?
Wis (sudah) Mas Jokowi
Wis," demikian RR.
