Ketua KPK Firli Bahuri saat bimbingan teknis pemberdayaan peran serta masyarakat bertema "Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai Antikorupsi" di Ballroom Hotel Golden Palace, Mataram, NTB pada Kamis (6/10)/Ist
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menumbuhkan integritas dalam keluarga saat bimbingan teknis pemberdayaan peran serta masyarakat bertema "Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai Antikorupsi" di Ballroom Hotel Golden Palace, Mataram, NTB pada Kamis (6/10).
Dalam pidatonya, Firli mengatakan, program Bimtek Keluarga Berintegritas sejalan dengan tujuan bangsa yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Selain itu, program tersebut juga menjadi bagian dari strategi trisula pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan.
"Pendidikan fokusnya agar orang tidak mau korupsi. Strategi pencegahan adalah dengan perbaikan sistem agar tertutup celah korupsi sehingga orang tidak bisa korupsi. Strategi ketiga yaitu penindakan untuk memberikan efek jera," ujar Firli.
Firi juga mengingatkan, para pejabat sekaligus penyelenggara negara di daerah memiliki sejumlah tugas pokok yang wajib dilakukan. Di antaranya adalah menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana, serta melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.
Di saat yang sama, perlu juga dijamin kepastian kemudahan investasi, perizinan berusaha dan pertumbuhan ekonomi mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN termasuk di wilayah NTB.
"Ada tiga sumber kekuatan dari NTB, yang saya rumuskan dengan singkatan ATM, yaitu Agriculture atau pertanian, Tourism atau pariwisata, dan Mining atau pertambangan. Untuk itu, marilah jaga NTB," pesan Firli.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi mengatakan, kegiatan keluarga berintegritas dilatarbelakangi oleh beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Di dalamnya ditemukan keterlibatan keluarga dalam posisi istri, suami, anak dan anggota keluarga lainya.
"Kemudian, data BPS 2022 mencatat 74 persen pasangan di keluarga tidak menanyakan darimana sumber pendapatan tambahan didapatkan. Dari data survei KPK tentang keluarga, yang mengajarkan nilai integritas hanya mencapai 6 persen, tentu ini menjadi perhatian KPK," kata Kumbul.
Kumbul menjelaskan, tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mewujudkan rasa saling peduli dan harmonis di dalam keluarga, guna menjadi bagian dari pencegahan korupsi, dan mencapai target jangka panjang yaitu terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.
Karenanya, kegiatan Bimtek Keluarga itu tidak hanya berisi ceramah, namun juga disertai dengan metode family building yang akan diisi oleh para motivator dan psikolog.
Pada kegiatan yang sama, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyampaikan apresiasinya kepada KPK yang menginisiasi kegiatan yang menyasar para Walikota/Bupati, dan pejabat Eselon II beserta pasangannya di wilayah NTB.
Menurutnya, program ini adalah satu dari sejumlah kegiatan yang menjadi bentuk sinergi positif antara KPK dan NTB.
"Semoga program ini memberikan inspirasi untuk NTB dan bisa dipastikan bahwa kegiatan yang didampingi KPK banyak manfaatnya, termasuk sinergi yang terakhir dilakukan bersama KPK dalam hal penyelesaian Gili Trawangan," kata Zulkieflimansyah.
Dalam acara ini, juga dihadiri oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Sari Yuliati; dan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, serta diikuti oleh unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Provinsi NTB, para Walikota dan Bupati se-NTB, serta pejabat Eselon II Pemprov NTB dan pasangannya.
