Penyidikan Baru Kasus Pengadaan Armada Pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia, KPK Menduga Ada Anggota DPR RI Terima Suap Rp 100 M

Pengembangan perkara dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia (GI) Tbk tahun 2010-2015 membuka penyidikan baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada anggota DPR RI periode 2009-2014 dan pihak lainnya menerima suap sekitar Rp 100 miliar.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, saat ini KPK kembali membuka penyidikan baru sebagai pengembangan perkara terkait dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia Tbk 2010-2015.

"Dugaan suap tersebut senilai sekitar Rp 100 miliar yang diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya, termasuk pihak korporasi," ujar Ali kepada wartawan, Selasa pagi (4/10).

Penyidikan yang KPK lakukan itu merupakan tindak lanjut hasil kerja sama dengan otoritas negara lain, di antaranya Inggris dan Prancis.

"KPK apresiasi pihak otoritas asing dimaksud yang bersedia membantu penegak hukum di Indonesia. Hal ini tentu sebagaimana komitmen dunia internasional untuk terus membangun kerja sama dalam pemberantasan korupsi," kata Ali.

Setelah penyidikan ini cukup, maka berikutnya KPK segera akan umumkan rangkaian dugaan perbuatan pidananya. Termasuk pihak-pihak yang berstatus tersangka dan pasal yang kemudian disangkakan. Untuk kemudian ditindaklanjuti dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

KPK berharap dalam proses pengumpulan alat bukti untuk perkara ini, para pihak yang dipanggil sebagai saksi dapat kooperatif hadir di hadapan tim penyidik.

Selain itu, dukungan masyarakat untuk terus mengawasi proses penyidikan ini juga tetap dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kerja-kerja penindakan yang dilakukan KPK.

"Terlebih, modus korupsi pada perkara ini cukup kompleks, dengan lokus transnasional, melibatkan tidak hanya individu namun perbuatannya juga atas nama korporasi, adanya aktor penting, serta kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar. Kami memastikan, setiap perkembangannya akan kami sampaikan kepada publik secara transparan," pungkas Ali.