Berita

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini/Net

Politik

PKS: Investigasi Secara Transparan, Apakah Ada Kelalaian Penyelenggara?

SENIN, 03 OKTOBER 2022 | 11:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemerintah perlu melakukan investigasi lembaga-lembaga yang terkait dengan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu malam (1/10). Kerusuhan usai tuan rumah Arema FC dikalahkan tim tamu Persebaya Surabaya ini tercatat telah mengakibatkan 125 orang meninggal dunia.

Begitu bunyi tuntutan dari Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini kepada wartawan, Senin pagi (3/10).

"Investigasi secara transparan, apa yang menjadi penyebab begitu banyak korban jiwa. Apakah ada kelalaian penyelenggara (PSSI)," ujar Jazuli.


Selain dapat mengetahui sebab meninggalnya ratusan supporter, dia melihat potensi kelalaian penyelenggara pertandingan terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan.

"Apakah ada kesalahan prosedur atau SOP dalam penanganan massa suporter. Apakah ada unproffesional conduct," desaknya.

Pada intinya, Jazuli meminta agar tragedi berdarah di Kanjuruhan ini harus diusut tuntas, sehingga terang benderang masalah serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.

Sebab menurutnya, tragedi kemanusiaan terbesar sepak bola tanah air ini harus menjadi evaluasi menyeluruh bagi pihak-pihak terkait, khususnya PSSI dan panitia penyelenggara liga atau turnamen juga pengelola klub dan supporter bola nasional.

Selain itu, dia juga menggarisbawahi peran pemerintah selaku regulator sekaligus pelindung masyarakat sepak bola yang juga harus mengambil tanggung jawab untuk memperbaikinya.

"Cukup sudah jangan lagi ada nyawa melayang dalam pertandingan sepak bola. Kepada semua pihak mulai dari klub, induk sepak bola, pecinta sepak bola," harapnya.

"Mari kita introspeksi dan menyadari sepenuhnya bahwa sepak bola adalah olahraga prestasi dan tidak boleh mengorbankan kemanusiaan," pungkas Jazuli.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya