Berita

Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai/Net

Politik

Firli Dituduh Menjegal Anies, Natalius Pigai: Kerja KPK Kolektif Kolegial, Bukan hanya Ketua

MINGGU, 02 OKTOBER 2022 | 13:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Tuduhan upaya menjegal Anies Baswedan melalui proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai keliru. Apalagi, tuduhan tersebut dialamatkan kepada Ketua KPK RI, Firli Bahuri.

Sebab sebagai lembaga antirasuah, KPK RI bukan kerja individu, melainkan kolektif kolegial dari lima pimpinan.

Demikian disampaikan mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai meresmpons laporan Tempo yang memuat artikel berjudul "Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan".


"KPK kerja kolektif kolegial, semua dilakukan penyidik diputuskan bersama oleh para pimpinan, bukan hanya ketua," kata Natalius Pigai kepada redaksi, Minggu (2/10).

Dalam laporan Tempo, Firli disebut mendesak penyidik agar menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan. Upaya ini dinilai sebagai bagian menjegal Anies Baswedan menuju pencalonan presiden.

Namun bagi Natalius Pigai, keterkaitan Anies dalam proyek Formula E juga belum bisa dibuktikan melanggar hukum.

Ia antas menyinggung pernyataan politisi Demokrat, Andi Arief yang menyebut calon presiden potensial akan dipenjara. Dikatakan Pigai, proses hukum yang dilakukan KPK murni sebagai penegakan hukum, bukan unsur politis.

"Belum tentu Pak Anies juga salah. Soal Anies jadi politis ketika kata-kata Jokowi sebagaimana video Andi Arief. Saya bisa buktikan kalau Firli tidak ada hubungan dengan Jokowi," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya