Berita

Tokoh agama Papua Pendeta Albertus Yoku/Ist

Hukum

Lukas Enembe Bisa Redam Situasi di Papua dengan Kooperatif Penuhi Panggilan KPK

SABTU, 01 OKTOBER 2022 | 02:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tokoh agama Papua Pendeta Albertus Yoku meminta Gubernur Papua Lukas Enembe bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian disampaikan Albertus Yoku saat menjadi narasumber Diskusi Publik Human Studies Institute bertajuk "Quo Vadis penegakan hukum sebagai instrumen pembangunan di Papua" di kawasan Kramat Raya,  Jakarta Pusat, Jumat (30/9).

"Gubernur Enembe harus berani memberikan klarifikasi jika tidak terlibat kasus korupsi. Sikap Lukas Enembe memenuhi panggilan KPK akan meredam situasi di Papua,"  kata Albertus Yoku.


Albertus Yoku yang menjabat Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jayapura ini menyarankan Gubernur Papua menghormati proses hukum dengan mendatangi KPK.

Dengan demikian tidak ada kesan seperti memprovokasi atau memancing pandangan yang kontradiktif.

"Perlu kerjasama yang kuat antara Bapak Gubernur dengan pihak KPK, kepolisian maupun kuasa hukum supaya mengerjakan ranah kasus hukum ini dengan profesional sesuai kode etik dari tugas kita masing-masing," kata Albertus Yoku.

Lebih lanjut Albertus Yoku menegaskan agar penegakan hukum di Indonesia harus dijalankan sebaik-baiknya.

"Hukum di Indonesia harus ditegakkan, biarkan hukum yang menilai kita salah, atau benar," kata Albert Yoku.

"Kita sebagai manusia dan masyarakat juga harus memahami hukum dan mencegah agar tidak melanggar hukum," kata Albertus Yoku.

Selain itu, Albertus Yoku menekankan pentingnya memahami budaya lokal dalam pembangunan di Papua.

"Dengan pendekatan budaya akan terbangun etika, etos, dan moralitas yang pada akhirnya terciptanya harmonisasi yang menjadi pondasi pembangunan seutuhnya," pungkas Albertus Yoku.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya