Berita

Menteri Perdagangan Korea Yoo Myung-hee dan Menteri Ekonomi Israel Eli Cohen/Net

Dunia

Korsel Jadi Negara Asia Pertama yang Punya Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Israel

JUMAT, 30 SEPTEMBER 2022 | 19:08 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Hubungan diplomatik yang telah lama terjalin antara Korea Selatan dan Israel berbuah kesepakatan perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA). Kesepakatan ini telah ditandatangani bersama dan akan mulai berlaku pada awal Desember mendatang.

Kesepakatan perdagangan tersebut membuat Korea Selatan menjadi negara Asia pertama yang memiliki perjanjian ekonomi resmi dengan Israel di tengah keengganan negara lain di kawasan untuk melakukan hal yang sama karena konflik Palestina.

Majelis Nasional Korea Selatan pada Selasa (27/9) mengumumkan negaranya telah meratifikasi FTA dengan Israel, bersamaan dengan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara.


Perdana Menteri Israel Yair Lapid berterima kasih kepada mitra Korea Selatan atas persahabatan dan kerjasama yang telah mereka bangun selama ini.

“Kesepakatan ini akan menciptakan peluang baru dan membantu menurunkan biaya hidup di kedua negara kita,” kata Lapid, seperti dimuat The Algemeiner pada Rabu (28/9).

Sementara itu, Administrasi Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Ekonomi Israel mengatakan perjanjian dagang itu memungkinkan Israel memiliki keunggulan kompetitif di pasar Korea dan diharapkan dapat meningkatkan dan mendiversifikasi ekspor Israel ke Korea, serta mendorong investasi Korea di pasar Israel.

Kementerian Ekonomi Israel memperkirakan FTA dengan Korea Selatan, yang memiliki 18 perjanjian perdagangan serupa, akan menghasilkan sekitar Rp 2,2 triliun per tahun dari keuntungan biaya eksportir dan penghematan bagi importir dan konsumen.

Saat FTA mulai berlaku, lebih dari 95 persen ekspor Israel ke Korea akan bebas bea. Kesepakatan perdagangan juga diharapkan dapat menurunkan harga mobil, mainan, konsol video game, dan kecap buatan Korea.

Perjanjian perdagangan bebas tersebut juga mencakup pemotongan tarif bersama, yang akan berlaku untuk produk impor dan ekspor, dan memfasilitasi perdagangan di sejumlah bidang lain seperti jasa, investasi, dan standarisasi.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya