Rencana akuisisi Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sulit terwujud dalam waktu dekat.
Analis MNC Sekuritas Tirta Gilang Citradi memaparkan, setidaknya ada tiga faktor sulitnya akuisisi BTN Syariah oleh BSI.
Faktor pertama, BSI masih dalam tahap konsolidasi internal setelah merger raksasa antara BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Usai merger tersebut, BSI masih memiliki tantangan menyatukan tiga bank menjadi satu kekuatan.
"
Culture, way of working dan
mindset karyawan sudah pasti banyak perbedaan. Ambisi boleh saja setinggi langit, tapi internalisasi tidak segampang yang dibayangkan dan itu dapat mempengaruhi kinerja perseroan,†kata Tirta dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/9).
Faktor kedua, BSI memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah dan mesti direalisasikan, yakni menambah jumlah saham publik (
free float) dan meningkatkan permodalan melalui penerbitan saham baru atau
rights issue.
Usai merger tiga bank syariah, porsi kepemilikan saham publik BSI terdilusi hingga tersisa 7%. Sedangkan ketentuan Bursa Efek Indonesia mensyaratkan free float minimal sebesar 7,5%.
Bank Mandiri tercatat sebagai pemegang saham pengendali dengan porsi kepemilikan 50,83%, sementara BNI dan BRI berbagi kepemilikan dengan porsi masing masing 24,85% dan 17,25%.
“Untuk menambah
free float, BSI katanya akan
rights issue akhir tahun ini atau awal tahun depan. Tapi, sejauh ini BMRI sebagai pengendali BSI belum memberikan penjelasan yang
clear terkait hal ini," sambungnya.
Daripada memikirkan akuisisi bank lain, lanjut Tirta, sebaiknya BSI fokus pada agenda
free float melalui skema
rights issue. Setelah mengantongi tambahan modal, rasio kecukupan modal (CAR) BSI baru akan terlihat lebih meyakinkan untuk tumbuh secara anorganik atau menampung UUS milik Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang kesulitan memenuhi ketentuan permodalan.
Per akhir Juni 2022, rasio kecukupan modal BSI berada di level 17%, atau di bawah rata-rata CAR industri perbankan sebesar 24,28%. Sedangkan
non performing financing (NPF) sebesar 2,9%.
Ketiga, Bank BTN sedang melaksanakan
rights issue dan karena itu membutuhkan dukungan luar biasa dari investor publik. Mengacu ke prospektus awal, Bank BTN menargetkan dana sekitar Rp 4,13 triliun dengan rincian Rp 2,48 triliun berupa penyertaan modal negara (PMN), mewakili kepemilikan 60% saham pemerintah, sedangkan Rp 1,65 triliun sisanya diharapkan dari investor publik selaku pemilik 40% saham.
“Di tengah upaya menggalang dana publik, sangat tidak mungkin Bank BTN melakukan manuver yang justru membingungkan investor publik. Apalagi, kalau sampai melepas unit bisnisnya ke pihak lain,†tutur Tirta.
Atas dasar itu, Tirta menyarankan agar BSI membereskan PR tersebut dan BTN fokus menuntaskan agenda
rights issue.
“Setelah kedua agendanya rampung, silakan ngobrol lagi soal akuisisi. Ini penting demi menjaga kepercayaan investor publik, baik terhadap BSI (BRIS) maupun BBTN," tandasnya.
Menteri BUMN, Erick Thohir sebelumnya mengaku masih meninjau ulang opsi BTN Syariah apakah akan digabungkan dengan BSI atau dibiarkan tetap di BTN.
Erick menilai, BTN masih diperlukan untuk menjadi bank
mortgage guna memberikan akses bagi masyarakat terutama generasi muda terhadap perumahan. Sedangkan BRIS akan terus diperbesar. Sebagai bank
mortgage, BTN masih ditinjau agar bisa menghimpun dana yang lebih besar dengan skala jangka panjang antara 10-20 tahun.
“Ini yang kenapa BTN kita
review, apakah nanti BTN Syariah bergabung kepada BRIS atau BTN kita perbesar dengan strategi yang namanya konsolidasi,†papar Erick.
