Pj Gubernur DKI Harus Bisa Akhiri Polarisasi

Kota Jakarta akan dipimpin Penjabat (Pj) Kepala Daerah hingga terpilih Gubernur definitif pilihan rakyat hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

Menurut peneliti Pusat Data Bersatu (PDB), Syarifuddin, Pj Gubernur Jakarta harus mampu mengelola dinamika di DKI Jakarta baik dinamika politik dan sosial kemasyarakatan maupun dinamika ekonomi, investasi dan perdagangan.

Pejabat Gubernur pengganti Anies Baswedan juga harus mengakhiri polarisasi masyarakat di DKI Jakarta sehingga dapat memastikan ekonomi DKI Jakarta mampu bangkit dan tumbuh kembali.

"Sebanyak 53,35 persen responden menyatakan bahwa keterbelahan kelompok akibat perbedaan pilihan politik harus dihilangkan," kata Syarifuddin saat menyampaikan hasil survei, Kamis (29/9).

Diharapkan juga Pj Gubenur nanti bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memelihara kondusivitas politik di DKI Jakarta.

Sebanyak 65,9 persen responden berharap, Pj Gubernur nanti mampu membangun ekonomi DKI Jakarta dan menjadikan DKI Jakarta sebagai barometer
ekonomi politik nasional.

"Sehingga mampu keluar dari pandemi Covid-19 lebih cepat," tegasnya.

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara melalui telpon pada tanggal 24-25 September. Responden dipilih secara proprosional snowball sampling menggunakan nomor telepon genggam.

Jumlah sampel sebanyak 400 orang mewakili masyarakat pengguna telepon genggam di 5 Kota di DKI Jakarta dengan margin of error diharapkan +/- 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.