Soal Program Kompor Listrik, PPP Ingatkan Pemerintah Tidak Memberatkan APBN

Pemerintah telah menggelontorkan sedikitnya 2 ribu unit kompor listrik bersubsidi sebagai ujicoba program konversi kompor elpiji 3 Kg ke kompor listrik yang saat ini ditunda pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengeluarkan 300 ribu kompor listrik untuk masyarakat.

Anggota Komisi VII DPR RI Achmad Baidowi mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak memberatkan APBN. Pemerintah, juga tidak boleh membebani masyarakat dengan adanya konversi kompor listrik tersebut.

Bagi Ketua DPP PPP ini, jika ingin menghadirkan kompor listrik ke masyarakat tapi mengambil subsidi BBM sama dengan membohongi rakyat.

"Anggaran subsidi lagi kan memberatkan APBN, itu yang harus dihitung betul,” ucap Awiek kepada wartawan, Rabu (28/9).

Menurutnya, subsidi BBM yang dicabut pemerintah dan dipindahkan ke kompor listrik sangat tidak tepat. Kata Awiek, seharusnya pemerintah mempersiapkan infrastruktur kompor listrik dengan baik sebelum melaksanakan program tersebut.

"Jadi lebih baik, itu dipersiapkan secara matang dulu infrastrukturnya ketersediaan listriknya dan juga relokasi tentang daya listriknya,” ucapnya.

Disinggung mengenai adanya oversupply dari PLN, Sekrdtaris Fraksi PPP DPR RI itu meminta agar PLN merinci secara detail wilayah mana saja yang kelebihan kapasitas listrik. Pasalnya, banyak wilayah yang belum teraliri dengan baik.

"Itu harus ada semacam relokasi lagi mengenai ketentuan suplai arus listriknya,” tutupnya.