Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo/Net

Politik

Waspada Diabetes, Legislator PDIP Minta Permenkes 30/2013 Diterapkan dengan Ketat

RABU, 28 SEPTEMBER 2022 | 05:38 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Semestinya pemerintah sudah menyiapkan mekanisme kontrol serta pengawasan terhadap produk makanan dan minuman siap saji yang mengandung gula. Hal ini, untuk memastikan produk tidak mengandung gula berlebih.

Begitu dikatakan anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo terkait kadar gula berlebih dalam minuman kekinian yang menjadi sorotan berbagai pihak beberapa hari terakhir.

Legislator PDI Perjuangan ini mengingatkan, Indonesia saat ini berada di peringat lima dunia untuk jumlah penderita diabetes.


"Kondisi ini harus dijadikan warning untuk menyelamatkan anak bangsa ini dari berbagai penyakit yang muncul akibat kebanyakan mengkonsumsi gula serta makanan dengan kadar gula tinggi,” kata Rahmad Handoyo kepada wartawan, Selasa (27/9)

Dia menyebutkan berbagai macam penyakit yang ditimbulkan penyakit gula berkepanjangan seperti gangguan jantung, gagal ginjal, struk dan sebagainya, pada akhirnya mengeruk dan membebani  uang rakyat (APBN) hingga triliunan rupiah melalui BPJS.

Sebagai solusi untuk mengatasi kondisi yang kurang baik tersebut, Handoyo mengatakan, dinas kesehatan melalui fasilitas-fasilitas  kesehatan seperti puskesmas posyandu, harus mengedukasi masyarakat secara massif dan terus menerus agar mengkonsumsi gula secukupnya dan membiasakan pola makan yang sehat.

Terpenting lagi, lanjutnya, untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya penyakit diabetes salah satunya adalah menegakkan Permenkes 30/2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji.

“Aturan ini mewajibkan untuk mencantumkan nilai kadar gula garam dan lemak kan sudah ada dalam iklanya. Aturan ini harus benar- benar dilaksanakan dengan kontrol serta pengawasan yang ketat," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya