Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman/Net

Politik

Soal Ocehan Andi Arief, Habiburokhman Analogikan Kasus Lukas Enembe

SELASA, 27 SEPTEMBER 2022 | 14:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Politisi Demokrat, Andi Arief diminta memberikan bukti-bukti valid terkait pernyataan yang menyebut cara memenangkan Puan Maharani di Pilpres 2024 dengan menangkap para pimpinan partai politik.

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyikapi beredarnya video pernyataan Andi Arief di media sosial. Dalam video itu, Andi Arief juga menyebut informasi yang didengar SBY bahwa Presiden Jokowi ingin hanya ada dua calon di Pilpres 2024.

Habiburokhman menjelaskan, pernyataan-pernyataan tersebut perlu didasari bukti agar tidak menjadi asumsi liar.


"Dengan data dan bukti, tidak bisa asumsi. Kayak kasus Lukas Enembe itu, dibilang politisasi segala macam. Kalau KPK punya bukti, masa koruptor kita bela?" kata Habiburokhman di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/9).

“Juga hal-hal lain yang bersifat tuduhan, judgement itu kan pasti ada buktinya. Buktinya apa gitu lo? Dia bilang misalnya, semua akan ditangkap, buktinya mana?” imbuhnya.

Ia lantas menyinggung kasus dugaan gratifikasi dan suap yang menimpa Lukas Enembe yang juga politisi Demokrat. Baginya, institusi penegak hukum seperti KPK pasti memiliki standar prosedural hukum dan tidak bisa berdasarkan asumsi dalam menangkap seseorang.

"Mentang-mentang kawannya yang ini, kawan satu partai misalnya, dibilang politisasi. Buktinya saja, kan masing-masing pihak punya bukti. Kalau enggak puas dengan sikap KPK, ada mekanisme praperadilan. Tinggal jalankan saja," tandasnya.

Di sisi lain, Andi Arief telah memberikan klarifikasi mengenai videonya yang beredar di media sosial. Ia menyebut ada pemangkasan dan video yang beredar tidak utuh.

“Sehubungan dengan beredarnya video wawancara saya, mohon untuk tidak dikutip. Pertama, itu buat internal. Kedua, ada beberapa bagian yang dipotong dan bisa membuat salah paham,” kata Andi Arief.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya