Tunas 98: Penjabat Gubernur DKI Harus Bisa Meredupkan Polarisasi

Pilkada DKI Jakarta 2017, masih menyisakan polarisasi yang terus memancar dalam bursa kandidat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang akan memasuki masa pensiun.

Pasalnya, dari dua dari tiga kandidat yang sudah disetorkan DPRD DKI Jakarta ke Kemendagri, yaitu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali berpotensi mengembalikan memori publik pada kondisi Pilkada DKI 2017, di mana keduanya dianggap sebagai representasi pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau Anies Baswedan.

Begitu pandangan Ketua Tunas 98 Feko. Dia mengaku khawatir apabila nantinya Pj Gubernur DKI Jakarta yang dipilih Presiden Joko Widodo bukannya meredupkan malah memperparah polarisasi di tengah massyarakat.

"Dikhawatirkan iklim politik semakin berat bahkan tidak kondusif," kata Feko dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (26/9).

Feko mendorong Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bisa memberikan pertimbangan dan masukan yang komprehensif kepada Presiden Jokowi ihwal pengganti Anies Baswedan.

"Sebab kepiawaian Pj Gubernur DKI sangat menentukan iklim politik di Jakarta secara khusus dan jelang tahun politik nasional 2024," ujarnya.

Feko berharap Pj Gubernur DKI yang terpilih bisa mempertahankan harmonisasi dan kenyamanan warga Jakarta.

Berkaca dari itu semua, Feko memandang nama ketiga dari usulan DPRD DKI, yakni Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Baharuddin sebagai sosok yang netral dan dibutuhkan warga Jakarta.

"Apalagi Bahtiar pernah punya pengalaman sebagai Pjs Gubernur Kepulauan Riau," kata Feko.

"Bahtiar juga diharapkan mampu membawa Jakarta tetap tumbuh dan harmonis sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi," pungkasnya.