Berita

Rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa turut dihadiri tiga matra TNI/RMOL

Politik

Peningkatan Anggaran Kemhan Total Rp 2,4 Triliun Difokuskan untuk TNI AL

SENIN, 26 SEPTEMBER 2022 | 18:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman dan KSAL Laksamana Yudo Margono membahas detil penambahan anggaran Kementerian Pertahanan/TNI tahun anggaran 2023 sebanyak Rp 2,4triliun dari pagu indikatif sebesar Rp 103 triliun.

Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI Farhan usai rapat, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (26/9).

“Teknis sekali yang dibahas termasuk masalah alokasi, termasuk alokasi perawatan alutsista dan pemabahan anggaran 2,4 T,” kata Farhan.


Legislator dari Fraksi Nasdem ini mengatakan penambahan anggaran Rp 2,4triliun tersebut mayoritas dialokasikan untuk program pertahanan negara yang ada di tubuh TNI Angkatan Laut (AL).

"Pertama untuk program prioritas pemerintah, menyangkut masalah program pertahanan khususnya di AL,”imbuhnya.

Disinggung mengenai adanya kecelakaan kapal selam beberapa waktu lalu hingga harus menambah alutsista, Farhan menuturkan detil anggaran tidak bisa dibicarakan secara vulgar namun dia memastikan mayoritas anggaran akan didistribusikan lebih banyak ke TNI AL.

“Enggak juga sih (soal kecelakaan kapal selam), program prioritas pemerintah udah lama masuknya. Ya karena kita enggak boleh tahu detil hanya tau memang ini dibutuhkan untuk penjngkatan AL. Total 2,4 T tapi enggak semuanya AL,” katanya.

Pengajuan penambahan anggaran tersebut tidak serta merta disetujui Komisi I, pasalnya di dalam rapat tadi, kata Farhan, ada perdebatan antara Komisi I dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman, dan KSAL Laksamana Yudo Margono terkait detil penambahan anggaran tersebut.

“Sempat ada perdebatan dulu tapi kan kita enggak bisa debat panjang, kita masuk ke masalah pelaksanaan dan teknis karena pagu mereka juga hanya 36 persen dari kebutuhan dan masih jauh dari angka ideal yang diputuskan 2014 senilai harusnya 0,8 persen dari PDB,” urainya.

“Sudah. Sudah diketok semua,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya