Rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa turut dihadiri tiga matra TNI/RMOL
Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman dan KSAL Laksamana Yudo Margono membahas detil penambahan anggaran Kementerian Pertahanan/TNI tahun anggaran 2023 sebanyak Rp 2,4triliun dari pagu indikatif sebesar Rp 103 triliun.
Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI Farhan usai rapat, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (26/9).
“Teknis sekali yang dibahas termasuk masalah alokasi, termasuk alokasi perawatan alutsista dan pemabahan anggaran 2,4 T,†kata Farhan.
Legislator dari Fraksi Nasdem ini mengatakan penambahan anggaran Rp 2,4triliun tersebut mayoritas dialokasikan untuk program pertahanan negara yang ada di tubuh TNI Angkatan Laut (AL).
"Pertama untuk program prioritas pemerintah, menyangkut masalah program pertahanan khususnya di AL,â€imbuhnya.
Disinggung mengenai adanya kecelakaan kapal selam beberapa waktu lalu hingga harus menambah alutsista, Farhan menuturkan detil anggaran tidak bisa dibicarakan secara vulgar namun dia memastikan mayoritas anggaran akan didistribusikan lebih banyak ke TNI AL.
“Enggak juga sih (soal kecelakaan kapal selam), program prioritas pemerintah udah lama masuknya. Ya karena kita enggak boleh tahu detil hanya tau memang ini dibutuhkan untuk penjngkatan AL. Total 2,4 T tapi enggak semuanya AL,†katanya.
Pengajuan penambahan anggaran tersebut tidak serta merta disetujui Komisi I, pasalnya di dalam rapat tadi, kata Farhan, ada perdebatan antara Komisi I dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman, dan KSAL Laksamana Yudo Margono terkait detil penambahan anggaran tersebut.
“Sempat ada perdebatan dulu tapi kan kita enggak bisa debat panjang, kita masuk ke masalah pelaksanaan dan teknis karena pagu mereka juga hanya 36 persen dari kebutuhan dan masih jauh dari angka ideal yang diputuskan 2014 senilai harusnya 0,8 persen dari PDB,†urainya.
“Sudah. Sudah diketok semua,†tutupnya.
