Berita

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid/Net

Politik

Daripada Konversi Kompor Listrik, Lebih Relevan Pengurangan Polusi Udara Dilimpahkan ke Pengusaha Energi

SENIN, 26 SEPTEMBER 2022 | 12:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Alasan di balik konversi kompor gas 3 kg ke kompor listrik untuk mengurangi polusi udara dinilai kurang tepat. Pertama, karena masih banyak masyarakat di daerah yang belum teraliri listrik dengan baik.

Kedua, jika memang pemerintah ingin mengurangi polusi udara, maka seharusnya yang menjadi sorotan adalah perusahaan energi penyumbang polusi udara.

Begitu kata anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/9).


"Menurut saya ini tidak relevan. Pengusaha energi atau pembangkit energi mereka limpahkan itu lebih relevan. Kalau diusahakan, maka tidak akan menyumbang polusi,” ucap Abdul Wahid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/9).

Legislator dari Fraksi PKB itu menambahkan, ekonomi masyarakat yang saat ini masih lemah juga harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengonversi kompos gas 3 kg ke listrik.

"Karena apa? Karena pembangkit dari hari ini apakah sesuai dengan ekonomi kita,” imbuhnya.

Abdul Wahid menuturkan, kebijakan tersebut justru membebani masyarakat kecil yang status ekonominya lemah.

Mengonversi kompor gas 3 kg ke kompor listrik membutuhkan sosialisasi yang panjang, sambung Abdul Wahid, belum lagi masyarakat di pelosok belum banyak teraliri listrik dengan baik.

“Kalau di Jakarta tidak masalah, coba di daerah-daerah lain. Saya banyak pengaduan dari masyarakat itu soal daya yang arus yang lemah karena trafo. Gimana kalau seperti itu? Jadi menurut saya kebijakan itu belum tepat,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya