Berita

Diskusi virtual Indonesia Leaders Talk bertajuk “Blue Print Ekonomi Indonesia”/Repro

Politik

Sri Mulyani Usul PMN Berbentuk Barang, Rocky Gerung: Negara Tidak Punya Uang, jadi Balik Sistem Barter

SABTU, 24 SEPTEMBER 2022 | 02:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

RMOL. Usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati agar Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 8 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN) disorot masyarakat.

Pengamat Politik dari Univeristas Indonesia (UI) Rocky Gerung menilai bahwa upaya yang disebutkan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional itu aneh.

Kata dia, Sri Mulyani seolah ingin mengembalikan Indonesia ke zaman barter atau tukar barang dibayar barang tanpa perantaraan alat tukar uang.


“Tadi pagi saya baca Sri Mulyani memberi PMN dalam bentuk barang. PMN adalah aset negara dikasih pada BUMN, karena negara nggak punya uang, jadi kita balik pada sistem barter,” kata Rocky dalam diskusi virtual Indonesia Leaders Talk bertajuk “Blue Print Ekonomi Indonesia” pada Jumat malam (23/9).

Menurut Rocky, Indonesia di bawah pemerintahan kepemimpinan Joko Widodo melalui Menkeu Sri Mulyani sedang menunjukkan betapa negara kelabakan karena tidak punya uang.

Padahal, untuk memulihkan perekonomian nasional tanpa harus “menggadaikan” aset negara dengan sistem barter itu bisa dilakukan oleh negara.

“Itu artinya ada izin untuk menjual aset jadi departemen keuangan Bu Sri Mulyani menganggap bahwa lebih cepat sebetulnya jual aset daripada dia buka brankas yang yang udah kosong,” cetusnya.

Atas dasar itu, Rocky menyebut bahwa Sri Mulyani seolah sedang menunjukkan kapasitasnya kepada dunia internasional sebagai seorang Menkeu alias pembantu Jokowi untuk memulihkan perekonomian nasional.

“Misalnya ada dua orang di Singapura lagi ngopi terus dia baca berita itu, lalu apa yang mereka pikirkan karena terlihat bahwa Indonesia memang tidak punya lagi kapasitas,” pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya