Berita

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)/Net

Politik

Pangi Syarwi: Proses Kandidasi jadi Ujian Bagi Koalisi Indonesia Bersatu

JUMAT, 23 SEPTEMBER 2022 | 15:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bisa mengajukan kader internal dalam proses kandidasi menuju Pilpres 2024. KIB bisa mempertimbangkan untuk mengambil posisi sebagai calon presiden (capres) ataupun sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyinggung kader potensial yang dimiliki KIB bisa dijadikan calon presiden, Jumat (23/9).

"KIB ini bisa menyiapkan kader terbaiknya untuk menjadi calon presiden. Artinya ada kecenderungan KIB bisa memakai tiketnya atau tiketnya tidak dirobek tapi tiket ini dipakai oleh partai pengusung sendiri dengan mengajukan kader terbaiknya atau ketua umumnya atau tokoh-tokoh sentralnya. Apakah positioning sebagai capres atau positioning sebagai cawapres,” ujar Pangi.


Syarwi menambahkan, KIB juga bisa mengajukan calon dari eksternal KIB. Hal itu akan meneguhkan KIB sebagai koalisi yang inklusif dengan memberikan kesempatan pada tokoh di luar KIB yang tidak terakomodir di partai politik, padahal sosok tersebut punya popularitas dan elektabilitas yang mumpuni.

"Yang kedua adalah memang KIB akan bisa menampung orang-orang yang potensial yang tidak punya boarding pass, yang tidak punya partai. Dia tokoh eksternal tapi punya nilai jual yang bagus, elektabilitas yang bagus maka KIB akan bisa mengakomodir mereka tokoh-tokoh eksternal untuk memakai boarding pass KIB ini," katanya.

Menurutnya, proses kandidasi juga menjadi ujian KIB. Pemilihan kandidat akan banyak membutuhkan penyesuaian pada kepentingan politik dari partai anggota koalisi. Hal itu akan sangat berpengaruh pada kerekatan koalisi.

"Daya rekat lem koalisi ini sebetulnya ada pada kandidasi. Inilah soal yang akan diuji. Apakah koalisi KIB mengalami patah di tengah jalan Apakah KIB akan bertahan sampai akhir? Ini daya rekat lem koalisi ini sangat berbasis kepada preferensi kandidasinya," tegasnya.

Meski demikian, Syarwi menegaskan KIB bisa juga mempererat daya rekat koalisi dengan menguatkan platform programatik. Tentunya selain faktor kandidasi.

"Maka saya melihat kalau daya rekatnya adalah pada basis kandidasi tapi sebetulnya mereka bisa bangun daya rekat tidak hanya dengan kandidasi tetapi preferensi programatik, tautan platform kinerja, kemudian persamaan kepentingan yang mereka bisa cari, yang saling menguntungkan ketiga partai koalisi tersebut untuk bagaimana menyajikan misi mereka," ungkapnya.

Syarwi mengungkapkan tujuan KIB adalah bagaimana menyiapkan kandidat terbaik untuk disajikan pada publik. Hal itu penting untuk menghindari pilpres diikuti 2 pasangan calon dan mencegah polarisasi politik identitas dan dan keterbelahan publik.

"Jadi ini misi yang luar biasa KIB, tinggal bagaimana mereka menyusun nama kandidasi yang layak jual dan punya kans untuk menang,” demikian Pangi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya