Pakar HAM PBB, Tom Andrews/Net
Rencana junta militer Myanmar untuk melaksanakan pemilu, dinilai pakar HAM PBB, Tom Andrews, hanya akan menjadi 'penipuan' belaka. Ia pun mengimbau negara-negara lain untuk tidak ikut berkontribusi apa pun dalam pelaksanaanya.
"Yang sangat penting adalah negara-negara di dunia tidak terjebak dalam upaya memberikan bantuan teknis atau dukungan pada pemilu yang jelas-jelas penipuan. Jika Anda melakukan itu, Anda justru memperburuk keadaan," kata Andrews, seperti dimuat VOI News pada Kamis (22/9).
Andrews mengatakan represi Junta Militer Myanmar terhadap partai oposisi telah membuat pemilu yang bebas dan adil menjadi mustahi untuk dilakukan.
"Junta mengklaim telah mengadakan konsultasi dengan partai-partai politik. Tetapi belum mengumumkan aturan di mana pemilihan akan diadakan dan apakah semua partai akan diizinkan untuk ambil bagian," ujarnya.
Konflik senjata yang meluas dan maraknya kekerasan di Myanmar, semakin membuat Andrews prihatin dengan kondisi HAM di negara tersebut menjelang pemilu yang sudah pasti mustahil berjalan dengan semestinya.
Merujuk pada serangan helikopter tentara yang terjadi di sebuah sekolah awal pekan ini hingga menewaskan 13 orang, termasuk 7 anak-anak, Andrews merasa takut jika ini terus berlanjut maka akan menjadi tekanan berat bagi demokrasi di Myanmar.
"Ada siklus kekerasan yang mengerikan yang sedang berlangsung dan ketakutan saya adalah bahwa ini akan menjadi bola salju di luar kendali," katanya.
Sejak berhasil merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada Februari tahun lalu, Junta militer mengumumkan akan menggelar pemilu pada 2023 mendatang, setelah menyatakan keadaan darurat di negaranya.
Junta juga sering menuduh PBB terlalu banyak mengintervensi urusan negaranya dan menjelaskan jika pemerintah sedang memerangi teroris yang bertekad untuk mengacaukan Myanmar.
