Berita

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar/Net

Politik

Pakar Pidana: KPK Bisa Minta Bantuan Polisi Jemput Paksa Lukas Enembe

JUMAT, 23 SEPTEMBER 2022 | 10:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa melakukan upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah menyandang status tersangka terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi agar memenuhi panggilan lembaga antirasuah.

Demikian ditegaskan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Jumat (23/9).

“Ya, dalam konteks keadaan seperti inilah, upaya paksa penangkapan dan penahanan menjadi relevan diterapkan,” kata Fickar.

Sebab, kata Fickar, jika Lukas Enembe yang menunjukkan arogansi sebagai penyelenggara negara dengan tidak mengindahkan panggilan KPK, maka itu akan berpengaruh terhadap upaya penyidikan yang dilakukan oleh lembaga yang kini dipimpin oleh Firli Bahuri tersebut.

“Akan mengganggu dan menghambat upaya penyidikan. KPK bisa meminta bantuan aparat kepolisian negara baik dalam fungsinya sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri maupun sebagai penegak hukum,” tuturnya.

“Dan upaya paksa penangkapan serta penahanan dapat diperlakukan pada LE (Lukas Enembe) dalam rangka kelancaran penyidikan,” demikian Fickar.

Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan dirinya tidak mau tinggalkan Papua seusai ditetapkan tersangka dugaan korupsi oleh KPK.

Lukas keukeuh tidak akan tinggalkan Papua untuk keperluan pemeriksaan. Hal tersebut disampaikannya melalui kuasa hukumnya, Stefanus Roy Rening.

“Dia tidak akan keluar Papua sampai persoalan selesai,” ucap Roy.

Teranyar, KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Lukas Emembe pada Senin pekan depan (26/9).

Dalam kasus ini, Lukas Enembe telah ditetapkan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi dan telah dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Bukan hanya gratifikasi Rp 1 miliar, KPK sudah memegang 12 hasil analisa yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT).

PPATK telah melakukan analisa transaksi keuangan Gubernur Lukas sejak 2017 lalu yang menghasilkan 12 hasil analisa yang diserahkan ke KPK.

Hasil analisis itu, di antaranya berbentuk setoran tunai Gubernur Lukas di judi Kasino senilai Rp 560 miliar, termasuk adanya aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda.

KPK juga telah melakukan pemblokiran terhadap 11 penyedia jasa keuangan seperti asuransi, bank dan lain-lain senilai Rp 71 miliar lebih.

Populer

Data Korban Meninggal dalam Tragedi Kanjuruhan Masih Berbeda, Susi Pudjiastuti: Beri Angka yang Sejujurnya dan Sebenarnya!

Senin, 03 Oktober 2022 | 10:17

Bawa Keranda dan "Kardus Durian" ke Gedung Merah Putih, Gemas NU Minta KPK Tangkap Cak Imin

Rabu, 28 September 2022 | 13:44

Dituduh Kriminalisasi Anies, Firli Bahuri: Kerja KPK Diuji di Pengadilan, Bukan Hasil Opini

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 18:24

Waketum Partai Ummat Dikabarkan Jadi Tersangka KPK

Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:15

Menunggu Sanksi FIFA untuk PSSI?

Senin, 03 Oktober 2022 | 19:06

Sedih Indonesia Masuk 100 Besar Negara Miskin, Susi Pudjiastuti: Yang Benar RI Negara Terkaya

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 09:22

Begini Kronologi Kerusuhan di Kanjuruhan yang Menyebabkan 127 Orang Meninggal

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:37

UPDATE

Kasus Robot Trading Net89, Bareskrim Tetapkan 8 Orang Sebagai Tersangka

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 03:40

Di Hadapan Balkoters, Anies Cerita soal Ditinggal Sandiaga Hingga Duet dengan Ariza

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 03:22

Tinggal Nunggu Hari, PKB Klaim Duet Prabowo-Cak Imin Sudah Fiks

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 02:55

Hadapi Krisis Ekonomi Global, Pemerintah Harus Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 02:40

Dipanggil jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Impor Garam, Ini Kata Susi Pudjiastuti

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 02:33

Orangnya Jokowi, Pengamat Ragukan Independensi Heru jadi Pj Gubenur Jakarta

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 01:53

Tingkatkan P3DN, Kapolri Ajak Pengusaha Daftarkan Produk Unggulan di e-Katalog

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 01:47

Polda Sultra Amankan 27 Alat Berat Terkait Penambangan Ilegal di Konawe

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 01:20

Bupati Gorontalo Anggap Kebijakan Jokowi Bantu Permasalahan Rakyat

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 00:53

Beri Kemudahan, Anies Resmikan Tarif Integrasi JakLingko dan Layanan Mikrotrans AC

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 00:39

Selengkapnya