Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

KAMIS, 18 APRIL 2024 | 05:35 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tanpa perlu ke Mahkamah Konstitusi (MK), PDIP, PKB, PKS dan Nasdem sebenarnya mempunyai kuasa untuk merealisasikan hak angket di DPR.

Demikian pendapat dari Pendiri Partai Nasional Gotong Royong (Negoro) Faizal Assegaf melalui siaran persnya yang diterima redaksi, Kamis (18/4).

Menurut kajian Partai Negoro bahwa upaya membongkar kejahatan pemilu curang solusinya adalah melalui DPR. Di saluran tersebut, kebobrokan KPU dapat diaudit total dan dapat menyeret Presiden Joko Widodo untuk dimakzulkan.

"Namun sangat terang terlihat PDIP, Nasdem, PKS dan PKB tidak serius untuk merealisasi hak angket. Semua seolah takluk pada kekuasaan Jokowi. Keempat partai tersebut putar otak bermain Srimulat di teras MK," kata Faizal.

Faizal menyesalkan partai-partai yang memiliki kuasa penuh di parlemen malah menyerahkan mandat rakyat kepada MK. Di mana keberadaan lembaga tersebut sangat jelas berada dalam kontrol dan pengaruh kekuasaan Jokowi.

Padahalm,sambung Faizal, PDIP, PKB, Nasdem dan PKS secara terbuka telah menyodorkan fakta-fakta kecurangan pemilu.

"Bukti kuat itu ada di tangan mereka, kenapa tidak dibongkar di DPR? Tentu hal itu membuat publik semakin muak dan curiga," kata Faizal.

Faizal melihat keempat partai hanya memanfaatkan isu kecurangan pemilu sebagai tujuan kompromi politik. Apalagi semakin dekat pada keputusan MK, terlihat PDIP, Nasdem, PKB dan PKS bermanuver untuk mendekati Prabowo Subianto.

"Permainan politik licik keempat partai memberi gambaran terang pada publik bahwa elite-elite partai bertindak licik. Hanya mengejar kepentingan deal politik dengan memasung aspirasi rakyat secara hipokrit," kata Faizal.

Lebih licik dan bodoh lagi, menurut Faizal, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bermanuver menipu rakyat dan mahasiswa soal amicus curiae.

"Megawati sudah punya bukti atas kecurangan pilpres, tapi mengapa harus bergantung pada keputusan MK?" tanya Faizal.

Karena itulah, lanjut Faizal, wajar bila rakyat yang cerdas bereaksi, kalau PDIP, Nasdem, PKB dan PKS sudah punya fakta kecurangan pilpres, agar secepatnya dibongkar ke jalur hak angket.

"Bukan memberi harapan palsu melalui teater politik di MK," kata Faizal.

Faizal menambahkan bahwa dua pekan lalu, melalui kajian terbatas di forum Partai Negoro, para aktivis, jurnalis dan perwakilan kampus telah membuat kesimpulan: Keputusan MK soal pemilu curang bergantung pada keajaiban alias ketidakpastian.



Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

Kejanggalan LHKPN Wakil DPRD Langkat Dilapor ke KPK

Minggu, 23 Februari 2025 | 21:23

Jumhur Hidayat Apresiasi Prabowo Subianto Naikkan Upah di 2025

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:56

Indeks Korupsi Pakistan Merosot Kelemahan Hampir di Semua Sektor

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:44

Beban Kerja Picu Aksi Anggota KPU Medan Umbar Kalimat Pembunuhan

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:10

Wamenag Minta PUI Inisiasi Silaturahmi Akbar Ormas Islam

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:08

Bawaslu Sumut Dorong Transparansi Layanan Informasi Publik

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:52

Empat Negara Utama Alami Krisis Demografi, Pergeseran ke Belahan Selatan Dunia, India Paling Siap

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:46

Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Simak Faktanya

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:34

Indra Gunawan Purba: RUU KUHAP Perlu Dievaluasi

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:31

Kolaborasi Kunci Keberhasilan Genjot Perekonomian Koperasi

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:13

Selengkapnya