Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

KAMIS, 18 APRIL 2024 | 05:35 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tanpa perlu ke Mahkamah Konstitusi (MK), PDIP, PKB, PKS dan Nasdem sebenarnya mempunyai kuasa untuk merealisasikan hak angket di DPR.

Demikian pendapat dari Pendiri Partai Nasional Gotong Royong (Negoro) Faizal Assegaf melalui siaran persnya yang diterima redaksi, Kamis (18/4).

Menurut kajian Partai Negoro bahwa upaya membongkar kejahatan pemilu curang solusinya adalah melalui DPR. Di saluran tersebut, kebobrokan KPU dapat diaudit total dan dapat menyeret Presiden Joko Widodo untuk dimakzulkan.


"Namun sangat terang terlihat PDIP, Nasdem, PKS dan PKB tidak serius untuk merealisasi hak angket. Semua seolah takluk pada kekuasaan Jokowi. Keempat partai tersebut putar otak bermain Srimulat di teras MK," kata Faizal.

Faizal menyesalkan partai-partai yang memiliki kuasa penuh di parlemen malah menyerahkan mandat rakyat kepada MK. Di mana keberadaan lembaga tersebut sangat jelas berada dalam kontrol dan pengaruh kekuasaan Jokowi.

Padahalm,sambung Faizal, PDIP, PKB, Nasdem dan PKS secara terbuka telah menyodorkan fakta-fakta kecurangan pemilu.

"Bukti kuat itu ada di tangan mereka, kenapa tidak dibongkar di DPR? Tentu hal itu membuat publik semakin muak dan curiga," kata Faizal.

Faizal melihat keempat partai hanya memanfaatkan isu kecurangan pemilu sebagai tujuan kompromi politik. Apalagi semakin dekat pada keputusan MK, terlihat PDIP, Nasdem, PKB dan PKS bermanuver untuk mendekati Prabowo Subianto.

"Permainan politik licik keempat partai memberi gambaran terang pada publik bahwa elite-elite partai bertindak licik. Hanya mengejar kepentingan deal politik dengan memasung aspirasi rakyat secara hipokrit," kata Faizal.

Lebih licik dan bodoh lagi, menurut Faizal, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bermanuver menipu rakyat dan mahasiswa soal amicus curiae.

"Megawati sudah punya bukti atas kecurangan pilpres, tapi mengapa harus bergantung pada keputusan MK?" tanya Faizal.

Karena itulah, lanjut Faizal, wajar bila rakyat yang cerdas bereaksi, kalau PDIP, Nasdem, PKB dan PKS sudah punya fakta kecurangan pilpres, agar secepatnya dibongkar ke jalur hak angket.

"Bukan memberi harapan palsu melalui teater politik di MK," kata Faizal.

Faizal menambahkan bahwa dua pekan lalu, melalui kajian terbatas di forum Partai Negoro, para aktivis, jurnalis dan perwakilan kampus telah membuat kesimpulan: Keputusan MK soal pemilu curang bergantung pada keajaiban alias ketidakpastian.



Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya