Berita

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Pidato di PBB, Zelensky: Rusia Harus Dapat Hukuman yang Setimpal

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2022 | 08:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenksy mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memberikan hukuman yang setimpal atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia.

Hal itu ia sampaikan dalam pidato yang direkam dan disiarkan selama Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada Rabu (21/9).

Zelensky mengatakan Kyiv memiliki rencana lima poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, tetapi menolak saran bahwa negaranya harus mengadopsi netralitas. Dia juga mengesampingkan proposal perdamaian selain rencana yang diusulkan oleh Ukraina.


Zelensky menyebyr lima syarat perdamaian yang tidak dapat dinegosiasikan termasuk hukuman atas agresi Rusia, pemulihan keamanan Ukraina, dan integritas teritorial dan jaminan keamanan.

"Ini adalah butir pertama dari formula perdamaian kita. Butir yang komprehensif. Hukuman. Hukuman untuk kejahatan agresi. Hukuman untuk pelanggaran perbatasan dan integritas teritorial. Hukuman yang harus ada sampai perbatasan yang diakui secara internasional dipulihkan," kata Zelensky.

Lebih lanjut, Zelensky menuturkan penyelesaian dapat terjadi atas dasar yang berbeda dari formula perdamaian Ukraina.

"Apa yang tidak ada dalam formula kami? Netralitas. Mereka yang berbicara tentang netralitas, ketika nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian diserang, berarti lain," jelas Zelensky.

"Semakin jauh teror Rusia mencapai, semakin kecil kemungkinan bahwa siapa pun di dunia akan setuju untuk duduk di satu meja dengan mereka," imbuhnya.

Pidato Zelensky datang beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa Rusia akan memulai mobilisasi militer, dengan pasukan cadangan akan dipanggil untuk dinas militer.

Putin bersumpah untuk "membebaskan" Provinsi Donbas di Ukraina timur, dan menyusun rencana untuk pencaplokan resmi wilayah yang direbut dari Ukraina sejak invasi Rusia dimulai pada Februari.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya