Berita

Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Junimart Girsang/RMOLagus

Politik

Akui Ada Posko Dewan Kolonel di Sekitar Senayan, Junimart: Kami Tak Pernah Bilang "Puan Calon Presiden"

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2022 | 02:32 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

. Keberadaan "Dewan Kolonel" yang dibentuk oleh para loyalis Puan Maharani memang benar adanya. Bahkan sudah ada posko yang digunakan untuk membahas tentang pencapresan di PDIP jelang Pilpres 2024, terutama soal strategi dukungan ke Puan.

Posko ini disebut anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang, berada di sekitar wilayah Senayan.

"Sampai sekarang kita masih komunikasi. Dan bahkan kita punya kantor untuk itu. Di seputar Senayan sini, kita punya kantor untuk Dewan Kolonel. Basecamp kita ada. Kita punya tempatlah, kita punya posko," ujar Junimart kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).


Lanjut Junimart, posko Dewan Kolonel disediakan agar para anggota tim itu sudah siap tatkala Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk mengusung Puan sebagai capres 2024.

Namun demikian, Junimart juga menegaskan, tim ini tidak akan mbalelo dari putusan Megawati soal pencapresan.

"Untuk membicarakan tentang bagaimana ketika, misalnya, Ibu Ketua Umum akan menetapkan capresnya Ibu Puan Maharani, tentu kita sudah bergerak dan sudah siap. Tetap kita kan menunggu keputusan dari Ibu Mega," tuturnya.

Ditambahkan Wakil Ketua Komisi II DPR ini, para anggota Fraksi PDIP DPR pendukung Puan yang tergabung dalam Dewan Kolonel ini tak akan membubarkan diri apabila Puan tak diusung PDIP sebagai capres. Karena Dewan Kolonel akan selalu ada untuk menjalankan tugas kepartaian sesuai keputusan Megawati.

"Tetap Dewan Kolonel kami. Enggak (bubar) dong. Kan kami orang-orang politik. Misalnya, posko itu nanti kita buat menjadi posko siapa yang diputuskan oleh Ibu (Megawati)," terangnya.

Junimart juga memastikan tim ini tak menerima teguran dari dewan pimpinan pusat (DPP) PDIP. Sebab Dewan Kolonel tak mendahului keputusan Megawati soal pencapresan.

"Apakah kami pernah deklarasi? Kan tidak juga, kecuali kan deklarasi," ujarnya.

"Kan kita tidak pernah bilang, 'Calon presiden kita Ibu Puan Maharani'. Itu menjadi hak mutlak Ibu Ketua Umum untuk mengumumkan nantinya," demikian Junimart.

Sejumlah anggota DPR RI membentuk "Dewan Kolonel" yang diklaim sebagai upaya persiapan saat Puan Maharani diputuskan untuk maju sebagai capres 2024 dari PDIP.

Berikut daftar anggota DPR RI yang ikut gabung dalam Dewan Kolonel:
Pencetus: Johan Budi S Prabowo
Koordinator: Trimedya Panjaitan
Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan
Komisi II: Junimart Girsang
Komisi III: Trimedya Panjaitan
Komisi IV: Riezky Aprilia
Komisi V: Lasarus
Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo
Komisi VII: Dony Maryadi Oekon
Komisi VIII: My Esti Wijayati
Komisi IX: Abidin Fikri
Komisi X: Agustin Wilujeng
Komisi XI: Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya