Bangladesh Dorong Pengakuan Internasional atas Kejahatan Genosida Selama Perang Pembebasan 1971

Bangladesh berupaya untuk mendapatkan pengakuan internasional atas genosida yang dilakukan Pakistan selama Perang Pembebasan 1971 terhadap orang Bangale yang tidak bersenjata.

Menteri Urusan Perang dan Pembebasan Bangladesh, Mozammel Haque, mengatakan pengakuan internasional atas genosida tersebut tidak dapat direalisasikan selama 51 tahun setelah kemerdekaan.
 
"Saya meminta kepada semua orang yang percaya pada semangat Perang Pembebasan untuk bersatu dalam mewujudkan pengakuan internasional untuk tindakan genosida 1971," katanya dalam pidato di konferensi pers di Jatiya Press Club, Dhaka, pada Minggu (18/9).

Meski begitu, langkah pertama untuk upaya ini telah dilakukan oleh Perdana Menteri Syeikh Hasina dengan meresmikan 25 Maret sebagai Hari Genosida Nasional.

Dengan penetapan tersebut, saat ini Menteri tengah mencari pengakuan internasional untuk 25 Maret sebagai "Hari Genosida Internasional" berdampingan dengan 9 Desember yang sudah ada.
 
Selain itu, Bangladesh Support Group, sebuah organisasi ekspatriat Bangladesh dari Belanda menggelar konferensi pers untuk mendapatkan pengakuan PBB atas genosida yang diluncurkan di Bangladesh.  Dalam kegiatan ini, Bangladesh Support Group berkolaborasi dengan Projonmo 71, sebuah organisasi anak-anak para martir dan saluran Ekattor

Lemkin Institute for Genocide Prevention and Genocide Watch juga hingga kini telah mengakui tindakan genosida tahun 1971 dan mengeluarkan pernyataan tentang hal itu.

"Dengan tegas kami mengakui pembunuhan massal, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang dilakukan oleh Pakistan dan meminta masyarakat internasional termasuk PBB untuk maju dan mengakui genosida," ungkap organisasi itu dalam sebuah pernyataan.

Seperti dimuat ANI News pada Senin (19/9), disebutkan bahwa Pakistan telah membunuh 3 ribu orang Bangale dalam Perang Pembebasan yang berlangsung selama sembilan bulan.

Menurut Bangladesh News Agency, pasukan militer mereka juga telah melanggar hak-hak 200 wanita, membakar rumah dan melakukan penjarahan besar-besaran di seluruh negeri.