Berita

Pj Sekretaris Kota Bandar Lampung, Sukarma Wijaya/Tuti

Nusantara

Batal Subsidi Angkutan Umum Atasi Inflasi Kenaikan BBM, Pemkot Bandar Lampung Pilih Gelar Operasi Pasar Murah

RABU, 21 SEPTEMBER 2022 | 05:44 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung batal mensubsidi angkutan umum dalam rangka mengatasi inflasi akibat kenaikan harga BBM. Dana tersebut diubah ke perlindungan sosial dengan menggelar operasi pasar murah.

Pj Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Sukarma Wijaya mengatakan, perlindungan sosial lebih penting dibandingkan subsidi angkutan umum. Masyarakat lebih membutuhkan pemenuhan kebutuhan bahan pokok.

"Kalau masalah transportasi bisa diatur, masyarakat juga lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor," kata Sukarma Wijaya, dikutip Kantor Berita RMOLLampung Selasa (20/9).


Menurutnya, operasi pasar murah yang 6 bahan pokoknya disubsidi pemerintah itu akan digelar hingga Desember mendatang. Penekanan harga tersebut untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

"Prinsipnya jangan sampai terjadi kelangkaan barang atau daya beli masyarakat menurun. Sehingga upaya penekanan harga seperti pasar murah perlu dilakukan," tuturnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandarlampung, M. Nur Ramd'han mengatakan, Pemkot Bandar Lampung melebihkan anggaran untuk mengatasi inflasi menjadi 2,1 persen atau Rp5,8 miliar. Menurutnya, dana tersebut dibagi ke Dinas Pangan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, serta Dinas Perdagangan.

"Sebesar Rp2,8 miliar digunakan untuk ketahanan pangan. Kemudian penciptaan lapangan kerja Rp2 miliar, dan program perlindungan sosial senilai Rp1 miliar," tandasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya