Aksi masyarakat dengan mendorong motor sebagai penolakan kenaikan BBM/RMOLJabar
Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Melawan Kabupaten Kuningan (GMMK) melakukan aksi mendorong motor sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Mereka mendesak pemerintah pusat segera mencabut kembali kebijakan tersebut.
Aksi protes terhadap kenaikan harga BBM ini dilakukan di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Senin (19/9) dengan pengawalan aparat Gabungan dari TNI, Polri, Satpol-PP, Damkar, dan BPBD.
Ketua DPRD, Nuzul Rachdy beserta sejumlah anggota DPRD Kuningan bersedia menerima perwakilan pengunjuk rasa.
“Kenaikan harga BBM akan semakin memberatkan ekonomi rakyat. Sebab saat ini masih terpuruk akibat pandemi Covid-19,†kata salah seorang orator, Endin Kholidin, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.
Menurut Endin, kenaikan harga BBM akan secara otomatis memicu kenaikan harga berbagai macam barang dan jasa yang lain. Misalnya harga-harga pangan kebutuhan pokok hingga jasa transportasi.
“Sehingga kondisi ini akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah angka kemiskinan. Rakyat miskin semakin miskin, sedangkan rakyat yang hampir miskin akan benar-benar jatuh miskin," tuturnya.
Pihaknya menegaskan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Untuk itu, pemerintah harus segera membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM.
Selanjutnya pihaknya membuat Fakta Integritas yang menyatakan bahwa kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM pada saat harga minyak dunia turun, menunjukkan pemerintah lebih ahli menguras daripada mengurus rakyatnya.
"Dengan kondisi tersebut kami menyatakan. Pertama, Gerakan Masyarat Melawan bersama Seluruh Lapisan Elemen Masyarakat di Kabupaten Kuningan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM," katanya.
Kedua, Gerakan Masyarakat Melawan bersama Seluruh Lapisan Elemen Masyarakat meminta Pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM, karena kenaikan harga BBM adalah penghianatan terhadap mandat konstitusi.
"Ketiga, jika pemerintah tidak mampu mengembalikan harga BBM seperti semula, Presiden wajib bertanggung jawab dengan mundur dari jabatannya," bebernya.
"Demikian pernyataan ini kami buat, semoga Allah SWT menolong rakyat Indonesia dari perlakuan siapapun yang berbuat dan terlibat kedzoliman," pungkasnya.
Sementara itu, sebelum menemui para pengunjuk rasa, anggota DPRD dari Fraksi PKS, Ikhsan Marzuki menyampaikan, atas nama Fraksi PKS pihaknya sepakat bahwa kenaikan harga BBM tidak pro rakyat.
Sementara, Deki Zaenal Muttaqin menyatakan dirinya siap bertanggung jawab atas apa yang ia tandatangani dalam Pakta Integritas.
Dalam Pakta Integritas tersebut dari perwakilan partai politik, hanya Fraksi PKS yang mendatangi atas nama Ikhsan Marzuki, dan dari Fraksi Gerindra-Bintang di tandatangani oleh Deki Zaenal Muttaqin.
Adapun Fraksi PDIP, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, dan PPP tidak menandatangani Pakta Integritas sehingga dianggap massa aksi telah menzolimi rakyat.
