Berita

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Soal Dugaan SBY Pilpres Diatur 2 Pasangan, Andi Nurpati: Indikasinya Omongan Hasto Kristiyanto

SENIN, 19 SEPTEMBER 2022 | 09:09 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendengar ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa berlangsung tidak jujur dan adil dinilai tidak ujug-ujug. SBY diyakini sudah memiliki data akurat sebelum menyampaikan hal tersebut ke publik.

Bagi Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati, indikasi pernyataan SBY soal tanda-tanda Pilpres 2024 akan diatur 2 pasangan saja, sudah gamblang terdengar di publik.

Tepatnya, ketika Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa idealnya Pilpres 2024 digelar dengan hanya dua pasangan calon dalam satu putaran.


“Jadi indikasinya itu omongan Hasto (Kristiyanto) yang bilang agar pilpres hanya 2 calon demi penghematan,” terangnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL

Hasto sebagaimana keterangan tertulisnya pada 25 Agustus lalu mengurai pendapat bahwa Pilpres 2024 idealnya diikuti dua pasangan calon dengan satu putaran pilpres.

Alasannya, dalam situasi pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan ketidakpastian global, Indonesia memerlukan pelaksanaan pilpres yang demokratis, cepat, dan kredibel. Salah satunya dengan memastikan pilpres hanya berlangsung satu putaran. Hal tersebut bisa terwujud apabila dilakukan langkah konsolidasi dan mendorong kerja sama parpol di depan, sehingga mengarah pada dua paslon.

"Kalau tentang pilpres, mau beberapa calon, PDIP ngalir saja, dua calon tiga calon kita siap. Hanya kan politik ini kita harus melihat konteksnya. Kita baru mengalami pandemi dampaknya sangat dahsyat dalam kehidupan kita,” ujarnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya