Acara diskusi BJORKA '98 (Barisan Jaringan Organisasi Kampus ’98), di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (18/9/RMOL
Sejak tahun 1999 hingga detik ini ada subsidi bunga rekap obligasi BLBI terhadap 48 bank obligor pada saat krisis yang nilainya mencapai Rp 50triliun sampai Rp. 60 triliun.
Hal itu diungkapkan eksponen aktivis 98 dari FAMRED, Heri Purwanto, dalam acara diskusi BJORKA '98 (Barisan Jaringan Organisasi Kampus ’98), di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (18/9).
Menurutnya, pemerintah saat ini selalu membicarakan Pancasila. Namun, pemahaman dari Pancasila tersebut tidak terlaksana dengan adanya APBN yang intoleran atau tidak menyasar pada hajat rakyat secara luas.
“Di situlah yang saya bilang APBN 2002 hari ini intoleransi,†kata Heri.
Pihaknya mengingatkan tentang peristiwa tumbangnya masa orde baru tumbang. Kata Heri, terjadi penjarahan besar-besaran terhadap uang negara yang dilakukan dengan mekanisme bantuan likuiditas Bank Indonesia terhadap 48 bank obligor.
Padahal, diungkapkan Heri, saat ini APBN ini harus menanggung Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun setiap tahunnya untuk membayar bunga bank.
“Enak betul, ada perampokan yang dilakukan tapi APBN negara harus menanggung ini. Yang saya bilang hari ini adalah oligarki para obligor BLBI,†ucapnya.
Dia menceritakan pada masa orde baru ada tiga kelompok yang dipelihara yakni ABRI, penguasaha, dan partai politik. Hal itu dilakukan untuk mengendalikan kebijakan pemerintah.
Sedangkan, pada rezim kali ini, para mantan orde baru sudah mengubah bajunya dan tengah bermain dengan kebijakan pemerintah saat ini.
Dalam pandangan Heri, siapapun presidennya ke depan APBN akan tetap menanggung yang namanya subsidi bunga rekap obligor BLBI yang nilainya tidak sebanding dengan Bansos atau BLT BBM hari ini.
"Itu yang perlu teman-teman ketahui, artinya kalau dulu 98 punya musuh bersama namanya Soeharto ya kan hari ini ada oligarki konglomerasi yang sudah memamah biak,†ujarnya.
Menurutnya, rezim saat ini yang memelihara tiga kelompok tersebut bisa mengubah kebijakan pemerintah bahkan di dalam pemerintahan itu sendiri.
“Bisa membeli undang-undang, nah kleptoperasi presiden pun bahkan bisa dibeli. Tinggal bagaimana hari ini teman-teman 98 berkonsolidasi mengingatkan kembali publik ya kan,†ucapnya,
“Bahwa ada kejahatan dan ada intoleransi yang terjadi di dalam APBN kita lalu pertanyaannya Di manakah Pancasila yang selama ini didengung-dengungkan. Dan di manakah Pancasila yang selama ini memang kita katakan sebagai ideologi bangsa,†tutupnya.
