Berita

Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata/Net

Politik

Kartel Politik Atur Capres Terungkap jika Prediksi SBY Pemilu 2024 hanya 2 Pasangan Benar Terjadi

MINGGU, 18 SEPTEMBER 2022 | 15:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Informasi yang diperoleh oleh Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pengkondisian pencapresan 2024 hanya dua pasangan diminta untuk tidak ditolak mentah-mentah. Karena jika hal itu terjadi, maka mengkonfirmasi bahwa kandisasi pencapresan diatur oleh kartel politik.

Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata mengatakan, terkait informasi bakal terkonsolidasinya pencapresan 2024 menjadi dua pasangan, sebaiknya dikunyah-kunyah sejenak dan jangan langsung ditolak mentah-mentah.

"Soalnya, SBY memiliki rekam jejak sebagai Presiden dua kali. Artinya, dia memiliki mesin politik mumpuni. Dengan begitu, bisa diprediksi, SBY mendapatkan potongan informasi soal konsolidasi pencapresan 2024 hanya dua pasangan," ujar Dian kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/9).


Akademisi Universitas Ibnu Chaldun ini menilai, jika melihat format angka koalisi saat ini, informasi dari SBY tersebut bisa terjadi. Karena, oposisi hanya menyisakan dua partai politik (Parpol) saja.

"Praktis, hanya partai pendukung pemerintah  yang memiliki kesempatan lebih besar untuk mencalonkan figur di antara mereka," kata Dian.

Selain itu kata Dian, belakangan juga muncul adanya semangat yang dibangun dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa dengan hanya dua pasangan saja, maka akan menghemat biaya Pemilu karena tidak perlu adanya putaran selanjutnya.

"Jika informasi SBY terbukti benar pada 2024, maka akan mengkonfirmasi bahwa kandidasi pencapresan diatur oleh kartel politik," pungkas Dian.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya