Berita

Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata/Net

Politik

Kartel Politik Atur Capres Terungkap jika Prediksi SBY Pemilu 2024 hanya 2 Pasangan Benar Terjadi

MINGGU, 18 SEPTEMBER 2022 | 15:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Informasi yang diperoleh oleh Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pengkondisian pencapresan 2024 hanya dua pasangan diminta untuk tidak ditolak mentah-mentah. Karena jika hal itu terjadi, maka mengkonfirmasi bahwa kandisasi pencapresan diatur oleh kartel politik.

Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata mengatakan, terkait informasi bakal terkonsolidasinya pencapresan 2024 menjadi dua pasangan, sebaiknya dikunyah-kunyah sejenak dan jangan langsung ditolak mentah-mentah.

"Soalnya, SBY memiliki rekam jejak sebagai Presiden dua kali. Artinya, dia memiliki mesin politik mumpuni. Dengan begitu, bisa diprediksi, SBY mendapatkan potongan informasi soal konsolidasi pencapresan 2024 hanya dua pasangan," ujar Dian kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/9).


Akademisi Universitas Ibnu Chaldun ini menilai, jika melihat format angka koalisi saat ini, informasi dari SBY tersebut bisa terjadi. Karena, oposisi hanya menyisakan dua partai politik (Parpol) saja.

"Praktis, hanya partai pendukung pemerintah  yang memiliki kesempatan lebih besar untuk mencalonkan figur di antara mereka," kata Dian.

Selain itu kata Dian, belakangan juga muncul adanya semangat yang dibangun dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa dengan hanya dua pasangan saja, maka akan menghemat biaya Pemilu karena tidak perlu adanya putaran selanjutnya.

"Jika informasi SBY terbukti benar pada 2024, maka akan mengkonfirmasi bahwa kandidasi pencapresan diatur oleh kartel politik," pungkas Dian.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya