Berita

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)/Net

Politik

Saat Diam Saja Elektabilitas SBY 10 Persen, Kalau Turun Gunung Pasti Demokrat Meroket

MINGGU, 18 SEPTEMBER 2022 | 09:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih punya kekuatan elektoral. Sekalipun dirinya tidak punya lagi kesempatan bertarung sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Begitu tanggapan peneliti senior dari Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata atas pernyataan SBY untuk kembali turun gung pada Pilpres 2024. Menurutnya, kehadiran SBY akan memberikan modal tambahan untuk Partai Demokrat dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dian Permata mengingatkan bahwa benak masyarakat dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif masih didasarkan pada pengalaman dan sosok yang ada di dalam partai. Hal tersebut berbeda sekali dengan rezim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang preferensi orang memilih didasarkan program dan orang, tanpa melihat partainya berasal.


Maka dari itu, tidak mengherankan jika PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra, Partai Demokrat, dan PKB mengandalkan orang-orang yang memiliki vote getter untuk menarik nasional.

“Seperti mengandalkan Surya Paloh, Prabowo, Megawati, SBY, dan Muhaimin," ujar Dian kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/9).

Untuk itu, akademisi Universitas Ibnu Chaldun ini menilai wajar jika SBY kemudian menyatakan untuk turun gunung di laga pilpres. Apalagi dalam riset Insis pada April 2022, elektabilitas Presiden Indonesia keenam RI itu masih mencapai 10 persen.

Artinya, dalam keadaan diam, tidak kampanye untuk kepentingan pencapresan, SBY masih memiliki kekuatan elektoral. Sekalipun, dia tidak memiliki kesempatan secara regulasi untuk betarung menjadi capres-cawapres 2024.

Dengan analogi itu, Dian Permata menilai elektabilitas Demokrat dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa dipastikan akan meroket.

"Angka itu sangat berguna bagi Demokrat dan AHY. Demokrat dan AHY mengharapkan bola muntahan elektoral SBY sebagai modal tambahan untuk 2024," pungkas Dian.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya