Berita

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Tanggapi Demokrat, Hasto: Puncak Kecurangan Pemilu di Tahun 2009, SBY yang Tanggung Jawab

SABTU, 17 SEPTEMBER 2022 | 17:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mencium aroma Pemilu 2024 bakal berjalan tidak adil dengan adanya upaya pengkondisian hanya dua pasangan calon akan berlaga di pilpres. Atas dasar itu, SBY mengaku siap turun gunung pada hajatan akbar demokrasi lima tahunan itu.

Pernyataan SBY ini pun direspon serius oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Kata dia, selain tidak bijak, pernyataan itu seolah SBY lupa dengan sejarah Pemilu 2009 saat dia berkuasa.

“Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," kata Hasto kepada wartawan, Sabtu (17/9).


Hasto menyebutkan, di era SBY itulah manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) pemilu dimanipulasi. Hal itu, bahkan tidak terjadi di era Orde Baru di bawah rezim Soeharto.

"Jaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Jaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat massif. Salah satu buktinya ada di Pacitan," ujarnya.

Di luar itu, lanjut Hasto, data-data hasil pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap juga dibentuk.

"Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” demikian Hasto.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Kontrak Rp25 Triliun PAM Jaya–Moya Disorot, Air Bersih Warga Miskin Masih Mandek

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:56

Purbaya Restui DJP Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:41

Protes Dedi Mulyadi, 10 Ribu Buruh Jabar akan Datangi Istana

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Kritik di Tembok Kekuasaan

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Dana Haji Khusus Tertahan, DPR Warning Jangan Merugikan Jamaah

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:07

KPK Bidik Riza Chalid di Kasus Suap Katalis

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:59

Sidang Ijazah Jokowi Ditunda Lagi, Bukti Penggugat Belum Valid

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:53

Presiden Minta Media Keluar Ruangan, Lanjutan Taklimat Digelar Tertutup

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:27

Mahasiswa Indonesia Bentangkan Spanduk "Save Venezuela"

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:26

Lurah Batu Ampar Kecewa Lahan Dispora Diserobot Pengembang

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:20

Selengkapnya