Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar/Net
Jika terpilih menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Bahtiar dinilai mampu menjembatani polarisasi politik di Ibu Kota sebagai miniator persoalan Tanah Air.
Koordinator Jaringan Aktivis Perkotaan (Jarkot) Amrin Esary mengatakan, DKI Jakarta membutuhkan figur pemimpin yang kuat dan sarat pengalaman agar bisa merespon dengan cepat dinamika yang terjadi.
Hal ini bercermin pada ragam persoalan di DKI yang semakin pelik dan rumit, khususnya menyangkut disharmoni sosial akibat mobilitas politik yang tidak sehat.
Apalagi, kata Amrin, DKI Jakarta akan menyambut tahun politik 2024 yang diprediksi bakal diwarnai kembali mengentalnya polarisasi politik dan politik identitas.
Karena itu dari tiga nama yang ada, Amrin menilai Bahtiar paling cocok dengan kebutuhan DKI Jakarta saat ini.
“Pak Bahtiar berpengalaman sebagai mantan Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Kesbangpol RI. Selama ini saya rasa, dia bisa jadi jawaban atas kebekuan politik identitas yang masih jadi api dalam sekam di lanskap politik DKI ke depan,†kata Amrin kepada wartawan, Jumat (16/9).
Menurutnya, Bahtiar juga cukup kompeten dan memiliki modal sosial yang memadai dalam mendeteksi ancaman dan memetakan gangguan sosial politik di Jakarta. Soalnya Bahtiar memiliki jangkar komunikasi yang bagus dengan jaringan kekuatan ormas dan simpul-simpul politik yang ada.
Di sisi yang lain, Bahtiar adalah figur yang independen karena tidak memiliki rekam keterikatan dengan konfigurasi politik dan birokrasi di Pemprov DKI. Karena itu, dia akan lebih leluasa melakukan terobosan-terobosan kinerja dalam tata kelola pemerintahan.
“Pak Bahtiar memiliki jam terbang birokrasi yang komplet, memiliki pengalaman eksekutif sebagai Pjs Gubernur Kepualauan Riau, dan di Kemendagri dipercaya sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum," kata Amrin.
"Saya anggap dia sosok profesional dalam mengelola persatuan dan kesatuan, serta pembinaan wawasan kebangsaan, sehingga bisa merawat harmoni sosial politik Jakarta,†sambungnya.
Diketahui, DPRD DKI Jakarta sepakat mengusulkan tiga nama sebagai calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI untuk menggantikan Gubernur Anies Baswedan yang masa jabatannya habis pada 16 Oktober 2022 nanti.
Ketiga nama terpilih yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
