Akademisi: Penyaluran BLT BBM Harus Kita Awasi agar Tepat Sasaran

Pemerintah telah memulai penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM kepada penerima manfaat. Dalam penyaluran ini, pemerintah diwanti-wanti agar benar-benar tersalurkan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Direktur Sekolah Kajian Statejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Athor Subroto mengatakan, salah satu yang patut diperhatikan pemerintah adalah perhitungan atau kalkulasi BLT BBM. Sebab kenaikan harga BBM telah membuat harga-harga kebutuhan pokok meningkat.

“Tim ekonomi pemerintah tentunya mengalkulasi agar besaran BLT dapat membantu kebutuhan masyarakat. Paling tidak, masyarakat tidak kehilangan daya beli,” kata Athor kepada wartawan, Jumat (16/9).

Penyaluran BLT BBM ini pun wajib diawasi semua pihak. Apalagi kebijakan BLT dan bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah merupakan bagian dari bantalan sosial pasca kenaikan harga BBM subsidi yang selama ini dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah.

“Penyaluran BLT BBM ini perlu diawasi bersama. Pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga tingkat RT dan RW serta masyarakat harus berperan untuk mengawasi penyalurannya agar tepat sasaran.” tambah Rektor Universitas Dehasen Bengkulu, Prof. Dr. Kamaludin.

Di sisi lain, masyarakat penerima bantuan sosial dan BLT juga diharapkan bisa lebih bijak dalam menggunakan bantuan dari pemerintah.
 
“Gunakanlah dengan bijak, tidak digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak atau bukan kebutuhan pokok,” tutupnya.

Kementerian Sosial RI telah memulai penyaluran BLT BBM. Hingga hari ini, setidaknya sudah ada 12,7 juta keluarga penerima manfaat mendapatkan BLT.

"Hingga pukul 09.00 pagi, PT Pos sudah menyalurkan BLT BBM di 482 kabupaten kota, dengan jumlah 12.701.985 KPM," kata Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini di Istana Kepresidenan Jakarta.