Berita

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono saat Rapimnas/RMOL

Politik

Biaya Kereta Cepat Bengkak, AHY Ingatkan Rezim Jangan Melulu Ngutang

JUMAT, 16 SEPTEMBER 2022 | 18:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pembekakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung disoroti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Salah satu fokusnya adalah terkait dengan sumber pembiayaannya.

Hal tersebut disampaikan AHY dalam pidato kebangsaan di hari kedua Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Kamis siang (15/9).

Mulanya, AHY mengungkit soal janji Presiden Joko Widodo yang memastikan biaya proyek KCJB tak akan mengambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


"Belakangan ini, telah diputuskan, adanya alokasi penyertaan modal negara, dari APBN. Triliunan rupiah. Padahal pada awalnya, pemerintah berjanji, tidak mengambil satu sen pun, dari APBN," kata AHY.

Nilai proyek KCJB yang membengkak dari skema perhitungan awal, yakni dari estimasi 5,5 miliar dolar Amerika Serikat kini jadi bertambah sebanyak 6,07 miliar dolar Amerika Serikat.

Karena itu, putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ini menyarankan agar dalam membangun megaproyek, perencanaan harus matang.

"Sehingga tidak mudah berubah di tengah jalan, yang bisa sangat merugikan keuangan negara, dan memberatkan pemerintah sendiri," tutur AHY.

"Indonesia tentu, tidak boleh terus menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana, jika mega proyek itu didanai dari utang," sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, AHY menyampaikan pandangannya terkait utang, yang menurutnya justru akan menambah beban fiskal. Apalagi dia melihat pemeirntah kini tengah menghadapi krisis, dan tekanan ekonomi yang berat.

"Menunda pembangunan proyek strategis nasional bukanlah sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik daripada memaksakannya," ucapnya.

"Jika proyek-proyek ini dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi rakyat," demikian AHY mengingatkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya