Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono saat Rapimnas/RMOL
Pembekakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung disoroti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Salah satu fokusnya adalah terkait dengan sumber pembiayaannya.
Hal tersebut disampaikan AHY dalam pidato kebangsaan di hari kedua Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Kamis siang (15/9).
Mulanya, AHY mengungkit soal janji Presiden Joko Widodo yang memastikan biaya proyek KCJB tak akan mengambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Belakangan ini, telah diputuskan, adanya alokasi penyertaan modal negara, dari APBN. Triliunan rupiah. Padahal pada awalnya, pemerintah berjanji, tidak mengambil satu sen pun, dari APBN," kata AHY.
Nilai proyek KCJB yang membengkak dari skema perhitungan awal, yakni dari estimasi 5,5 miliar dolar Amerika Serikat kini jadi bertambah sebanyak 6,07 miliar dolar Amerika Serikat.
Karena itu, putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ini menyarankan agar dalam membangun megaproyek, perencanaan harus matang.
"Sehingga tidak mudah berubah di tengah jalan, yang bisa sangat merugikan keuangan negara, dan memberatkan pemerintah sendiri," tutur AHY.
"Indonesia tentu, tidak boleh terus menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana, jika mega proyek itu didanai dari utang," sambungnya menegaskan.
Lebih lanjut, AHY menyampaikan pandangannya terkait utang, yang menurutnya justru akan menambah beban fiskal. Apalagi dia melihat pemeirntah kini tengah menghadapi krisis, dan tekanan ekonomi yang berat.
"Menunda pembangunan proyek strategis nasional bukanlah sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik daripada memaksakannya," ucapnya.
"Jika proyek-proyek ini dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi rakyat," demikian AHY mengingatkan.
