Berita

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono saat Rapimnas/RMOL

Politik

Biaya Kereta Cepat Bengkak, AHY Ingatkan Rezim Jangan Melulu Ngutang

JUMAT, 16 SEPTEMBER 2022 | 18:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pembekakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung disoroti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Salah satu fokusnya adalah terkait dengan sumber pembiayaannya.

Hal tersebut disampaikan AHY dalam pidato kebangsaan di hari kedua Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Kamis siang (15/9).

Mulanya, AHY mengungkit soal janji Presiden Joko Widodo yang memastikan biaya proyek KCJB tak akan mengambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


"Belakangan ini, telah diputuskan, adanya alokasi penyertaan modal negara, dari APBN. Triliunan rupiah. Padahal pada awalnya, pemerintah berjanji, tidak mengambil satu sen pun, dari APBN," kata AHY.

Nilai proyek KCJB yang membengkak dari skema perhitungan awal, yakni dari estimasi 5,5 miliar dolar Amerika Serikat kini jadi bertambah sebanyak 6,07 miliar dolar Amerika Serikat.

Karena itu, putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ini menyarankan agar dalam membangun megaproyek, perencanaan harus matang.

"Sehingga tidak mudah berubah di tengah jalan, yang bisa sangat merugikan keuangan negara, dan memberatkan pemerintah sendiri," tutur AHY.

"Indonesia tentu, tidak boleh terus menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana, jika mega proyek itu didanai dari utang," sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, AHY menyampaikan pandangannya terkait utang, yang menurutnya justru akan menambah beban fiskal. Apalagi dia melihat pemeirntah kini tengah menghadapi krisis, dan tekanan ekonomi yang berat.

"Menunda pembangunan proyek strategis nasional bukanlah sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik daripada memaksakannya," ucapnya.

"Jika proyek-proyek ini dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi rakyat," demikian AHY mengingatkan.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

ANTAM Pertahankan Posisi di Tiga Indeks ESG KEHATI Periode Juni–November 2026

Jumat, 19 Juni 2026 | 12:22

Dari Korupsi BGN ke RUU HAM: Meninjau Korban yang Terlupakan

Jumat, 19 Juni 2026 | 12:02

KSAU Resmikan Skadron Udara 18 di Lanud Halim, Perkuat Dukungan Penerbangan Kenegaraan

Jumat, 19 Juni 2026 | 12:01

Pimpinan DPR Siap Temui Mahasiswa yang Demo di Parlemen Hari Ini

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:57

PGN Gelar Program Bedah Dapur GasKita 2026 demi Manjakan Pelanggan

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:45

KPK Dalami Peran Mertua Menpora Dito Ariotedjo dalam Skema Kuota Haji 50:50

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:42

BPJPH dan ESQ Siapkan SDM Tangguh Hadapi Wajib Halal 2026

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:37

Sugiono Sampaikan Salam Prabowo untuk Putin, Minta Maaf Absen di KTT ASEAN-Rusia

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:35

Harga Minyak Dunia Stabil saat Selat Hormuz Kembali Dibuka

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:27

93 Sekolah Rakyat Permanen Hampir Rampung, Mensos Imbau Pemda Perkuat Kolaborasi

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:09

Selengkapnya