Muncul Kasus Korupsi Menyeret Personel Mabes Polri, Saatnya Evaluasi Jargon Presisi

KABAR tak sedap kembali menimpa institusi kepolisian. Indonesia Police Watch (IPW), menuding Kabareskrim lindungi Kombes Anton Setiawan yang diduga menerima gratifikasi dari eks Kapolres OKU Timur, AKBP Dalizon senilai Rp 4,7 miliar.

Saat kasus gratifikasi dan pemerasan proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019, Kombes Anton Setiawan menjabat sebagai Dirkrimsus Polda Sumatera Selatan.

Tapi kini, Kombes Anton Setiawan bertugas di Bareskrim Polri. Anton Setiawan disebutkan Kabareskrim saat ini  bertugas sebagai Kasubit di Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri.

Dalam kasus ini, AKBP Dalizon sudah berstatus terdakwa kasus gratifikasi dan pemerasan proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019. Di mana Anton Setiawan dalam persidangan terungkap menerima sejumlah aliran dana saat berdinas di Polda Sumsel.

Dalam persidangan Rabu 7 September 2022, AKBP Dalizon mengaku setiap bulan menyetor Rp 500 juta kepada Kombes Anton Setiawan. Pengakuan Dalizon ini menjadi viral di media sosial.

Benang merah itu sangat terlihat jelas bahwa korupsi yang terjadi bukan hanya melibatkan AKBP Dalizon saja.

Apakah Bareskrim memang sengaja untuk melindungi seorang yang telah terbukti korupsi di kesatuannya.

Lagi-lagi publik bertanya atas kasus ini. Belum tuntas kasus Kadiv Propam yang menyeret 100 orang polisi aktif yang diduga merekayasa kasus pembunuhan ajudannya, kini muncul lagi kasus di internal kepolisian.

Jika kasus ini tidak segera dituntaskan oleh internal kepolisian, maka institusi ini akan semakin terpuruk dan bukan tidak mungkin akan terjadi demoralisasi pihak kepolisian di seluruh Indonesia. Dan jika itu terjadi, maka yang akan dirugikan adalah seluruh masyarakat Indonesia. Publik menunggu polisi menyelesaikan kasus ini.

Kepolisian harusnya mengevaluasi apakah jargon presisi yang selama ini dibangga-banggakan apakah benar dilaksanakan atau kah hanya jargon semata. Karena dari kasus Sambo, kasus Dalizon, dan kasus-kasus di tubuh kepolisian lainnya memperlihatkan kepada publik bahwa sudah terjadi kerusakan yang terstruktur, sistemik, dan massif yang terjadi di kepolisian.

Di akhir masa jabatannya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo harus dapat mengembalikan citra kepolisian. Jika Kapolri merasa tidak sanggup maka sebaiknya Listyo Sigit mundur saja sekarang dan diganti oleh personel lain kepolisian yang lebih mumpuni.

Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute