Berita

Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat/Net

Publika

Politisi Usik Marwah TNI Jangan Terulang, atau Pertahanan Nasional Jadi Rentan

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022 | 19:45 WIB | OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT

MEDIA memberitakan bahwa mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Gatot Nurmantyo menyindir isu disharmoni TNI dengan merujuk pada pernyataan anggota DPR, Effendi Simbolon yang menyebutkan bahwa TNI seperti gerombolan dan organisasi masyarakat (ormas).

Pernyataan tersebut membuat Gatot Nurmantyo berang. Dia merasa bahwa TNI sudah tidak ada harga diri. Gatot Nurmantyo khawatir bahwa pernyataan Effendi Simbolon tersebut terdengar oleh tentara-tentara luar negeri.

"Bagaimana tentara-tentara di seluruh dunia, negara-negara di seluruh dunia melihat dan pernyataan ini sangat dapat dipercaya karena keluar dari Anggota DPR yang bertugas mengawasi TNI," kata Gatot Nurmantyo.


Gatot Nurmantyo khawatir kondisi ini dilihat oleh luar negeri ini dan pernyataan anggota DPR tersebut jadi sinyalemen bahwa TNI lagi berantakan, porak-porandadan tidak ada kendali sehingga dianggap ini waktu yang tepat jika ingin menyerang TNI.

Dan di dalam negeri kekisruhan ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI juga menurun. Bahkan TNI berpotensi akan ditinggalkan oleh masyarakat sehingga jika TNI ditinggalkan rakyat maka seperti bangkai sebab TNI itu badan dan rakyat itu nyawa.

Integritasnya harus benar-benar dijaga karena akan berpengaruh cara pandang dunia internasional terhadap kondisi pertahanan negara.

Sebagai wakil rakyat, Effendi Simbolon tidak sepantasnya menggunakan diksi yang sensitif bisa menyinggung institusi TNI dan membuatnya seolah-olah tampak tidak mempunyai marwah dan integritas.

Ini sangat sensitif dan harusnya berpikir dua kali karena wibawa TNI ini akan berpengaruh kepada penilaian dunia internasional terhadap kualitas pertahanan negara.

Statement yang dilontarkan oleh Effendi Simbolon bahwa TNI seperti gerombolan dan organisasi masyarakat (ormas) sama sekali tidak akan memberikan nilai elektoral apa pun. Semestinya DPR menjadi penengah yang mampu merekatkan, bukan membuatnya menjadi blunder.

Dan semestinya DPR tidak menambah kisruh dan membuat hal ini melebar dengan mengeluarkan statement kecaman terhadap dudung yang dianggap mengintimidasi.

Walaupun sudah saling memafkan tetapi meninggalkan damage bagi marwah TNI yang berisiko kepada kerentanan terhadap ketahanan nasional. Politisi jangan mengulang kesalahan yang sama membuat statement-statement yang dapat merusak marwah TNI.

Ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jendral Andhika dengan KSAD Dudung Abdurachman hanya perbedaan pandangan yang semestinya disikapi secara wajar. Tapi walaupun demikian TNI harus tetap solid dan harus lebih mengedepankan kepentingan negara daripada ego masing-masing.

Kekisruhan ini menambah semarak dinamika di negara ini yang saat ini tengah dihadapkan berbagai persoalan. Semestinya kondisi seperti ini disadari oleh semua pihak untuk bisa bersatu dan bergandengan tangan, menghindari hal-hal yang dapat memecah-belah, dan fokus untuk bersama-sama mengatasi persoalan negara yang sedang terjadi.

Pandemi belum usai, inflasi naik, harga-harga naik, daya beli masyarakat melemah, ancaman PHK besar-besaran ada didepan mata, kasus hukum di internal kepolisian.

Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya