Berita

Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat/Net

Publika

Politisi Usik Marwah TNI Jangan Terulang, atau Pertahanan Nasional Jadi Rentan

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022 | 19:45 WIB | OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT

MEDIA memberitakan bahwa mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Gatot Nurmantyo menyindir isu disharmoni TNI dengan merujuk pada pernyataan anggota DPR, Effendi Simbolon yang menyebutkan bahwa TNI seperti gerombolan dan organisasi masyarakat (ormas).

Pernyataan tersebut membuat Gatot Nurmantyo berang. Dia merasa bahwa TNI sudah tidak ada harga diri. Gatot Nurmantyo khawatir bahwa pernyataan Effendi Simbolon tersebut terdengar oleh tentara-tentara luar negeri.

"Bagaimana tentara-tentara di seluruh dunia, negara-negara di seluruh dunia melihat dan pernyataan ini sangat dapat dipercaya karena keluar dari Anggota DPR yang bertugas mengawasi TNI," kata Gatot Nurmantyo.


Gatot Nurmantyo khawatir kondisi ini dilihat oleh luar negeri ini dan pernyataan anggota DPR tersebut jadi sinyalemen bahwa TNI lagi berantakan, porak-porandadan tidak ada kendali sehingga dianggap ini waktu yang tepat jika ingin menyerang TNI.

Dan di dalam negeri kekisruhan ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI juga menurun. Bahkan TNI berpotensi akan ditinggalkan oleh masyarakat sehingga jika TNI ditinggalkan rakyat maka seperti bangkai sebab TNI itu badan dan rakyat itu nyawa.

Integritasnya harus benar-benar dijaga karena akan berpengaruh cara pandang dunia internasional terhadap kondisi pertahanan negara.

Sebagai wakil rakyat, Effendi Simbolon tidak sepantasnya menggunakan diksi yang sensitif bisa menyinggung institusi TNI dan membuatnya seolah-olah tampak tidak mempunyai marwah dan integritas.

Ini sangat sensitif dan harusnya berpikir dua kali karena wibawa TNI ini akan berpengaruh kepada penilaian dunia internasional terhadap kualitas pertahanan negara.

Statement yang dilontarkan oleh Effendi Simbolon bahwa TNI seperti gerombolan dan organisasi masyarakat (ormas) sama sekali tidak akan memberikan nilai elektoral apa pun. Semestinya DPR menjadi penengah yang mampu merekatkan, bukan membuatnya menjadi blunder.

Dan semestinya DPR tidak menambah kisruh dan membuat hal ini melebar dengan mengeluarkan statement kecaman terhadap dudung yang dianggap mengintimidasi.

Walaupun sudah saling memafkan tetapi meninggalkan damage bagi marwah TNI yang berisiko kepada kerentanan terhadap ketahanan nasional. Politisi jangan mengulang kesalahan yang sama membuat statement-statement yang dapat merusak marwah TNI.

Ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jendral Andhika dengan KSAD Dudung Abdurachman hanya perbedaan pandangan yang semestinya disikapi secara wajar. Tapi walaupun demikian TNI harus tetap solid dan harus lebih mengedepankan kepentingan negara daripada ego masing-masing.

Kekisruhan ini menambah semarak dinamika di negara ini yang saat ini tengah dihadapkan berbagai persoalan. Semestinya kondisi seperti ini disadari oleh semua pihak untuk bisa bersatu dan bergandengan tangan, menghindari hal-hal yang dapat memecah-belah, dan fokus untuk bersama-sama mengatasi persoalan negara yang sedang terjadi.

Pandemi belum usai, inflasi naik, harga-harga naik, daya beli masyarakat melemah, ancaman PHK besar-besaran ada didepan mata, kasus hukum di internal kepolisian.

Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya