Berita

Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat/Net

Publika

Politisi Usik Marwah TNI Jangan Terulang, atau Pertahanan Nasional Jadi Rentan

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022 | 19:45 WIB | OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT

MEDIA memberitakan bahwa mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Gatot Nurmantyo menyindir isu disharmoni TNI dengan merujuk pada pernyataan anggota DPR, Effendi Simbolon yang menyebutkan bahwa TNI seperti gerombolan dan organisasi masyarakat (ormas).

Pernyataan tersebut membuat Gatot Nurmantyo berang. Dia merasa bahwa TNI sudah tidak ada harga diri. Gatot Nurmantyo khawatir bahwa pernyataan Effendi Simbolon tersebut terdengar oleh tentara-tentara luar negeri.

"Bagaimana tentara-tentara di seluruh dunia, negara-negara di seluruh dunia melihat dan pernyataan ini sangat dapat dipercaya karena keluar dari Anggota DPR yang bertugas mengawasi TNI," kata Gatot Nurmantyo.


Gatot Nurmantyo khawatir kondisi ini dilihat oleh luar negeri ini dan pernyataan anggota DPR tersebut jadi sinyalemen bahwa TNI lagi berantakan, porak-porandadan tidak ada kendali sehingga dianggap ini waktu yang tepat jika ingin menyerang TNI.

Dan di dalam negeri kekisruhan ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI juga menurun. Bahkan TNI berpotensi akan ditinggalkan oleh masyarakat sehingga jika TNI ditinggalkan rakyat maka seperti bangkai sebab TNI itu badan dan rakyat itu nyawa.

Integritasnya harus benar-benar dijaga karena akan berpengaruh cara pandang dunia internasional terhadap kondisi pertahanan negara.

Sebagai wakil rakyat, Effendi Simbolon tidak sepantasnya menggunakan diksi yang sensitif bisa menyinggung institusi TNI dan membuatnya seolah-olah tampak tidak mempunyai marwah dan integritas.

Ini sangat sensitif dan harusnya berpikir dua kali karena wibawa TNI ini akan berpengaruh kepada penilaian dunia internasional terhadap kualitas pertahanan negara.

Statement yang dilontarkan oleh Effendi Simbolon bahwa TNI seperti gerombolan dan organisasi masyarakat (ormas) sama sekali tidak akan memberikan nilai elektoral apa pun. Semestinya DPR menjadi penengah yang mampu merekatkan, bukan membuatnya menjadi blunder.

Dan semestinya DPR tidak menambah kisruh dan membuat hal ini melebar dengan mengeluarkan statement kecaman terhadap dudung yang dianggap mengintimidasi.

Walaupun sudah saling memafkan tetapi meninggalkan damage bagi marwah TNI yang berisiko kepada kerentanan terhadap ketahanan nasional. Politisi jangan mengulang kesalahan yang sama membuat statement-statement yang dapat merusak marwah TNI.

Ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jendral Andhika dengan KSAD Dudung Abdurachman hanya perbedaan pandangan yang semestinya disikapi secara wajar. Tapi walaupun demikian TNI harus tetap solid dan harus lebih mengedepankan kepentingan negara daripada ego masing-masing.

Kekisruhan ini menambah semarak dinamika di negara ini yang saat ini tengah dihadapkan berbagai persoalan. Semestinya kondisi seperti ini disadari oleh semua pihak untuk bisa bersatu dan bergandengan tangan, menghindari hal-hal yang dapat memecah-belah, dan fokus untuk bersama-sama mengatasi persoalan negara yang sedang terjadi.

Pandemi belum usai, inflasi naik, harga-harga naik, daya beli masyarakat melemah, ancaman PHK besar-besaran ada didepan mata, kasus hukum di internal kepolisian.

Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

PUI: Pernyataan Kapolri Bukan Ancaman Demokrasi

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:52

BI Harus Selaras Jalankan Kebijakan Kontrol DHE SDA Sesuai UUD 1945

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:34

HMI Sumut Desak Petugas Selidiki Aktivitas Gudang Gas Oplosan

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:26

Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:16

Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Praka Hamid Korban Longsor Cisarua

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:54

PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:53

TSC Kopassus Cup 2026 Mengasah Skill dan Mental Petembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:23

RUU Paket Politik Menguap karena Himpitan Kepentingan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:45

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:44

Unjuk Ketangkasan Menembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:20

Selengkapnya