Berita

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman/Net

Pertahanan

Jenderal Dudung: Effendi Simbolon Memang Punya Hak Konstitusional, tapi Kami Punya Kehormatan dan Harga Diri

RABU, 14 SEPTEMBER 2022 | 14:27 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman meyakini pernyataan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi MS Simbolon yang menyebut TNI sebagai gerombolan adalah pernyataan pribadi.

Jenderal Dudung meyakini apa yang disampaikan Effendi Simbolon tidak mewakili pernyataan dari Komisi I DPR. Apalagi mewakili PDIP.

"Saya yakin bahwa yang disampaikan Pak Effendi Simbolon tidak mewakili anggota dewan. Apalagi mewakili partainya, setahu saya PDI Perjuangan itu betul-betul sangat dekat dengan TNI AD, selalu perhatian kepada wong cilik," ujar Dudung saat acara Launching Ketahanan Pangan di Bengkalis, Riau, Rabu (14/9).


Meski begitu, Dudung menegaskan, kehormatan dan harga diri tidak boleh diganggu oleh siapa pun. Sebab TNI AD memiliki tugas utama membantu rakyat di seluruh wilayah operasi.

"Ini yang tidak boleh diganggu, kami TNI AD melaksanakan tugas-tugas baik di daerah operasi maupun tugas-tugas lainnya untuk membantu rakyat ini luar biasa. Kasihan prajurit-prajurit kita," katanya.

Soal Effendi Simbolon yang sudah meminta maaf, kata Dudung, itu adalah hak konstitusional sebagai warga negara. Dia hanya kembali menekankan soal harga diri TNI.

"Memang beliau (Effendi) punya hak konstitusional sebagai anggota dewan. Tetapi kami TNI, khususnya TNI AD punya kehormatan dan harga diri," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya